SUMEDANG, Teraskaltara.id – Sepuluh putra-putri terbaik Kaltara resmi dilantik sebagai Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII Tahun 2025. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (28/7).
Total 1.110 Pamong Praja Muda dilantik dalam upacara khidmat tersebut. Kehadiran Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung kader-kader Pemerintahan masa depan.
Gubernur Zainal menekankan pentingnya peran para Pamong Praja Muda ini dalam membawa perubahan positif bagi daerah. Ia berharap mereka dapat menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan publik dan membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Kaltara membutuhkan ASN yang adaptif, inovatif, dan berintegritas. Para lulusan IPDN ini diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut, khususnya dalam mengakselerasi pembangunan di daerah-daerah perbatasan dan terpencil,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara, siap mendukung penuh penempatan dan pengembangan karier para Pamong Praja Muda. “Diharapkan para Purna Praja tidak ragu untuk mengabdikan diri di berbagai pelosok Kaltara demi kemajuan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam sambutan Tito Karnavian menyampaikan IPDN didirikan sejak 17 Maret 1956 oleh Presiden RI Ir. Soekarno memiliki sejarah panjang dalam perkembangan memajukan Indonesia melalui pendidikan kader pemerintahan.
“IPDN adalah kawah candradimuka bagi para Pamong Praja Muda. Lulusan IPDN harus menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia,” ucap Tito Karnavian.
Mendagri Tito menjelaskan bahwa IPDN berperan pentingnya sebagai motor penggerak pembentukan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berdedikasi tinggi. “Lulusan IPDN bukan hanya dituntut siap kerja, tetapi juga mampu menjadi teladan dan ilmuwan kebijakan yang berbasis teori dan data,” tegasnya.
Ia juga turut menekankan pentingnya karakter kuat dan fisik prima bagi para lulusan IPDN agar mampu mengabdi di daerah-daerah dengan kondisi geografis dan sosial yang beragam.
“Dari pulau terpencil hingga perkotaan, dari pegunungan hingga pesisir, ASN hasil didikan IPDN harus bisa mampu beradaptasi dan tetap memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya.
Selanjutnya, Mendagri Tito mengatakan sebagai bentuk pengakuan akademik, para Pamong Praja Muda IPDN diberikan gelar Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Jelasnya, gelar ini merupakan pengukuhan atas kompetensi praktis dan ilmiah yang harus dimiliki para lulusan IPDN.
“Lulusan IPDN bukan hanya praktisi, tapi juga ilmuwan kebijakan. Kita ingin mereka mampu merumuskan kebijakan berbasis teori dan data,” pungkasnya.
