TARAKAN, TerasKaltara.id – Pelantikan 30 Anggota DPRD Tarakan berlangsung dengan lancar di Ruang Serbaguna Pemkot Tarakan, Jumat (23/8/2024). Meski sempat di warnai aksi demo dari ratusan mahasiswa tidak jauh dari lokasi acara, namun tidak mengurangi kesakralan pengucapan sumpah Anggota DPRD Tarakan periode 2024-2029 hasil dari Pemilu Legislatif (Pileg) 14 Februari lalu.
Salah satu Anggota DPRD Tarakan yang turut dilantik, Jamaliah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan perjuangannya untuk bisa duduk kursi legislatif cukup panjang. Terlebih lagi, sebelum sampai pada pelantikan sempat terjadi penundaan akibat surat terkait register BRPK dari Mahkamah Konstitusi (MK) terlambat diterima KPU RI.
“Kami dewan terpilih cuma melengkapi berkas yang diarahkan dari Gubernur sebelum pelantikan, beberapa dokumen diperbaharui,” ujarnya.
Pada perhitungan hasil perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dapil 1 Tarakan Tengah, Jamaliah mengatakan sempat terjadi selisih perhitungan suara. Namun, setelah melalui sejumlah klarifikasi dan pencocokan data, akhirnya Pleno Hasil Perhitungan suara memutuskan Jamaliah mendapatkan kursi di DPRD Tarakan.
“Sempat buka kotak kemarin, akhirnya terbukti suara PPP memang selisih. Dari awal memang saya mendapatkan suport dari keluarga dan suami. Ini (menjadi Anggota DPRD Tarakan) memang cita-cita orangtua. Setelah dilantik ini, saya melihat pemerintah yang sejalan dengan rakyat akan kami prioritaskan,” tuturnya.
Perasaan yang sama juga disampaikan Suryadi Sangkala, Anggota DPRD Tarakan dari Partai Gerindra yang mendapatkan kursi dari Dapil 4 Tarakan Utara. Dukungan keluarga, sahabat dan masyarakat yang memilih diakuinya selalu memberikan semangat yang sama hingga akhirnya dilantik.
“Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan kemudahan sampai bisa dilantik,” katanya.
Sebelum ini, Suryadi juga sempat tersandung dugaan ijazah palsu yang dilaporkan ke Bawaslu Kaltara. Namun, akhirnya ia bisa bernafas lega setelah diputuskan laporan tersebut ditolak dan bukan termasuk Pidana Pemilu.
“Apa yang dilaporkan terhadap saya sudah terbantahkan. Ijazah yang saya gunakan bukan palsu, tapi asli sesuai program belajar yang berlaku,” ucapnya.
Suryadi mengaku, pasca laporan dugaan ijazah palsu ke Bawaslu Kaltara beberapa waktu lalu, kesehatan Ibunya sempat mengalami penurunan. Hal inilah yang memicunya harus membuktikan diri tidak melakukan kesalahan saat proses pendaftaran.
Beruntung, kuasa hukum yang membantunya memperjuangkan kebenaran ijazahnya membuat semangat orangtuanya kembali. Hingga akhirnya keluar keputusan dari Bawaslu Kaltara yang menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu.
“Kuasa hukum saya yang menjelaskan ke Ibu, kalau apa yang dituduhkan itu tidak benar. Alhamdulillah Ibu saya kembali semangat,” ujarnya lagi.
Hal pertama yang akan dilakukannya setelah mendapatkan amanah untuk duduk sebagai wakil rakyat di kursi legislatif, Suryadi menuturkan akan menampung aspirasi masyarakat dan menjalankan program kerja yang sudah dijadwalkan DPRD Tarakan.
Sementara itu, Ibu kandung Suryadi, yang ikut serta mendampingi anaknya dilantik mengatakan doa yang tidak pernah putus selalu menjadi penyemangatnya kembali. Tadarus dan Tahajud juga dilakukan untuk meminta pertolongan dari Tuhan terhadap anaknya.
“Ini cobaan berat, saya sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tapi anak saya terus bilang tenang saja kalau kita tidak merasa salah. Kasihan anak saya juga kalau saya sakit begini. Biarlah orang bilang apa, kalau kita sudah merasa benar, diam saja,” katanya.
Anggota DPRD Tarakan lainnya, Adyansa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3 Tarakan Barat bahkan memastikan akan langsung turun ke masyarakat. Setelah dinyatakan terpilih, ia pun sudah melakukan komunikasi dengan ke konstituennya untuk mendengar apa yang harus dilakukannya setelah bertugas.
“Mulai dari pendidikan dari kesehatan misalnya, saya siap mengawal,” tandasnya.
Soal PSU dan keterlambatan pelantikan, Adyansa yang mendapatkan perolehan suara terbanyak di Tarakan ini mengatakan semua menjadi pelajaran dan pengalaman agar tidak terulang kembali.
Ia menilai, kedepannya nanti penyelenggara harus memperhatikan proses administrasi calon yang masuk. Termasuk hingga dilakukannya PSU, ia meminta pada Pileg di Tahun 2029 mendatang, Negara harus betul-betul bekerja dengan teliti.
“Itu sangat menyakiti seluruh teman-teman dan masyarakat kembali karena kegiatan terganggu. Tapi Alhamdulillah dengan komunikasi bagus dengan pemerintah, semua bisa berjalan lancar sampai saat pelantikan,” pungkasnya. (*/saf)
