JAKARTA, TerasKaltara.id– Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah berlangsung saat ini masih menggunakan metode manual dengan pencoblosan diatas kertas. Meski pola Pemilu sudah berkembang menjadi serentak untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun sudah waktunya mempertimbangkan peningkatan menggunakan teknologi hybrid.
Hal ini disampaikan Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Pemilihan kedepan, kita sudah bersama negara-negara maju yang menggunakan teknologi AI. Semua teknologi digital kenapa kita tidak mencoba pemilihan dengan sistem hybrid, supaya partisipasi pemilih tidak seperti sekarang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, bisa saja para pemilih yang memiliki hak suara malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena ada banjir, hujan atau hal lain sebagainya.
Jika menggunakan sistem dengan teknologi IT, maka pemilih yang berada diluar kota pun bisa berpartisipasi. Menggunakan aplikasi khusus, misalnya dengan kode tertentu.
“Misalnya karena kebetulan misalnya di hari pemungutan suara kan biasanya hari libur, misalnya warga DKI, warga kalimantan utara, warga Maluku dan lain sebagainya. Saya lagi berada misalnya di Jakarta, tapi karena teknologi saya bisa menyempatkan diri dengan waktu satu dua menit untuk mengklik calon-calon yang saya inginkan pada saat itu,” bebernya.
Lain halnya dengan daerah yang tidak punya teknologi seperti internet dan sebagainya, ia katakan bisa menggunakan hak suaranya secara manual.
“Jadi teknologi kita bisa hybrid, ini yang perlu dipikirkan seperti yang dilakukan sekarang adalah teknologi KTP secara elektronik, itu sudah sangat baik, tetapi harus didukung dengan sistem pemilihan juga yang sangat baik,” tandasnya. (*/saf)
