TERASKALTARA.ID, TANJUNG SELOR – Angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2025 tercatat 3,85 persen, turun 0,80 poin dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan ini menjadi salah satu indikator penting bahwa pasar kerja di provinsi termuda di Indonesia ini mulai pulih dan semakin produktif. Dari total 569.126 penduduk usia kerja, tercatat 395.803 orang atau 69,55 persen tergolong dalam angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, 380.572 orang sudah bekerja, sedangkan 15.231 orang masih menganggur.
“Tren penurunan ini menunjukkan perbaikan kualitas penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor utama yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Mas’ud Rifai, SST, M.M., Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam rilis resminya, Rabu (5/11/2025).
Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tercatat masih menjadi lapangan pekerjaan terbesar di Kaltara dengan kontribusi 32,58 persen terhadap total penduduk bekerja.
Disusul sektor perdagangan besar dan eceran serta konstruksi yang masing-masing juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.
Dominasi sektor pertanian ini menunjukkan struktur ekonomi Kaltara masih berbasis sumber daya alam, namun sekaligus menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan.
BPS juga mencatat, proporsi pekerja formal mencapai 51,56 persen (196.211 orang), sedikit lebih besar dibanding pekerja informal 48,44 persen (184.361 orang). Peningkatan sektor formal ini disebut sebagai sinyal membaiknya akses terhadap lapangan kerja yang lebih stabil dan berpenghasilan tetap.
Selain menurunnya pengangguran, kualitas kerja masyarakat Kaltara juga meningkat. Jumlah setengah penganggur menurun sebesar 2,01 poin, sementara pekerja paruh waktu juga turun 0,97 poin dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan ini mengindikasikan semakin banyak warga yang mendapatkan pekerjaan dengan jam kerja penuh dan penghasilan lebih layak.
“Perbaikan struktur tenaga kerja formal dan penurunan pekerja paruh waktu menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih merata di beberapa sektor. Hal ini menjadi modal penting dalam menjaga daya beli dan stabilitas sosial,” tambah Mas’ud Rifai.
Meski capaian ini menggembirakan, BPS menilai tantangan ke depan masih besar, terutama dalam transformasi ekonomi daerah dari sektor primer menuju sektor industri dan jasa.
Ketergantungan pada pertanian dan sumber daya alam masih tinggi, sehingga diperlukan dorongan kebijakan yang memperkuat diversifikasi ekonomi, pelatihan vokasi, serta digitalisasi tenaga kerja muda.
“Dengan pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci. Kaltara punya potensi besar, tapi juga butuh arah kebijakan yang inklusif agar semua sektor tumbuh bersama,” tulis BPS dalam laporan tersebut.
Secara makro, penurunan TPT di Kaltara lebih cepat dibanding rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 5 persen. Capaian ini menempatkan Kaltara sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di kawasan timur Indonesia.
Stabilitas sektor pertanian dan geliat ekonomi lokal di sektor perdagangan serta konstruksi menjadi faktor dominan yang menopang penyerapan tenaga kerja.
Jika tren positif ini bertahan hingga akhir tahun, BPS memperkirakan angka pengangguran Kaltara pada 2026 dapat menurun ke bawah 3,5 persen mendekati kategori provinsi dengan ketenagakerjaan ideal.(Tk12).
