TERASKALTARA.ID, TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara tahun 2025 mencapai 74,04, meningkat 0,63 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya (73,41).
Meski masuk kategori “tinggi”, kenaikan ini tergolong moderat dan belum cukup mengimbangi kesenjangan pembangunan antardaerah di provinsi termuda di Kalimantan tersebut.
Peningkatan IPM tahun ini dipicu oleh membaiknya seluruh komponen pembentuk indeks, yakni umur harapan hidup (UHH) saat lahir, harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita.
BPS Kaltara melaporkan, UHH mencapai 73,68 tahun, naik 0,11 tahun dari tahun 2024. Indikator pendidikan juga menunjukkan tren positif: HLS meningkat menjadi 13,31 tahun dan RLS menjadi 9,44 tahun. Sementara itu, pengeluaran riil per kapita disesuaikan tumbuh 3,64 persen, dari Rp10,20 juta pada 2024 menjadi Rp10,56 juta per tahun.
“Peningkatan IPM 2025 menunjukkan adanya perbaikan di semua dimensi, meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya,” tulis BPS Kaltara dalam publikasinya.
Meski IPM Kaltara secara agregat berada di posisi “tinggi”, capaian antar kabupaten dan kota masih timpang.
Kota Tarakan mencatat IPM tertinggi di provinsi ini dengan 78,62, disusul Kabupaten Bulungan 74,66, Tana Tidung 73,45, dan Malinau 73,18. Sementara Kabupaten Nunukan masih berada pada kategori “sedang” dengan IPM 69,87.
Kesenjangan ini menunjukkan tantangan pembangunan wilayah perbatasan masih besar, terutama di aspek layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar.
BPS menegaskan, peningkatan kualitas manusia di daerah tertinggal menjadi kunci agar pertumbuhan IPM Kaltara lebih merata dan berkelanjutan.
Berdasarkan analisis BPS, dimensi standar hidup layak berkontribusi paling besar terhadap kenaikan IPM tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap positif serta perbaikan daya beli masyarakat menjadi faktor pendorong meningkatnya pengeluaran riil per kapita.
Selain itu, peningkatan HLS dan RLS menunjukkan keberhasilan program pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan, baik melalui bantuan pendidikan formal maupun nonformal.
Namun, laju peningkatan pendidikan dan kesehatan masih di bawah rata-rata nasional. Untuk menjaga tren positif, BPS merekomendasikan sinergi lintas sektor dalam pengembangan SDM, peningkatan fasilitas layanan dasar, dan pemerataan ekonomi di wilayah pedalaman serta perbatasan.
Dengan capaian 74,04, Kalimantan Utara tetap menempati peringkat ke-25 dari 38 provinsi di Indonesia dalam skala nasional. Meski bukan lompatan besar, kenaikan IPM ini menjadi sinyal bahwa fondasi pembangunan manusia di Kaltara terus menguat, meski tantangan pemerataan masih membayangi.
“Capaian IPM ini harus dimaknai sebagai pijakan untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat,” tulis BPS Kaltara dalam laporan resminya.(Tk12).
