TERASKALTARA.ID, MALINAU — Lonjakan penumpang udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 terjadi signifikan di Bandara Malinau. Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Krayan dan Long, yang kesulitan memperoleh tiket penerbangan akibat keterbatasan armada serta mahalnya harga tiket.
Direktur Politeknik Malinau, Henri Tetiawadi, mengungkapkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir terjadi peningkatan permintaan penerbangan yang cukup tajam. Lonjakan ini dipicu oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum libur panjang untuk pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga.
“Dalam beberapa minggu terakhir memang terjadi lonjakan penumpang di bandara. Masyarakat memanfaatkan libur panjang ini untuk pulang kampung atau bertemu keluarga,” ujar Henri, Rabu (12/25).
Menurutnya, pembukaan pemesanan tiket untuk satu pekan ke depan langsung diserbu masyarakat. Namun, jumlah penerbangan yang tersedia dinilai belum mampu mengakomodasi tingginya permintaan, terutama untuk rute Malinau–Krayan dan Malinau–Long.
“Terjadi lonjakan yang cukup luar biasa. Banyak harapan masyarakat agar ada penambahan penerbangan, khususnya dari dan ke Krayan maupun Long,” katanya.
Menyikapi kondisi tersebut, Henri mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Bandara Malinau guna mencari solusi jangka pendek. Salah satu upaya yang didorong adalah penambahan penerbangan selama masa libur Nataru.
“Hari ini saya menghadap Kepala Bandara untuk berdiskusi mencari solusi. Kami sudah menyampaikan harapan masyarakat agar ada penambahan penerbangan untuk melayani warga yang ingin pulang kampung,” jelasnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, pihak bandara disebut akan segera berkomunikasi dengan maskapai penerbangan untuk menindaklanjuti permohonan penambahan armada.
“Pihak bandara akan menyampaikan permohonan ini ke maskapai. Harapannya, dalam waktu dekat ada solusi konkret berupa penambahan penerbangan,” tambah Henri.
Namun demikian, Henri juga menyoroti persoalan mendasar yang dinilai memperparah kondisi, yakni tidak adanya alokasi anggaran subsidi SOA Krayan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2025. Padahal, subsidi tersebut selama ini sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
“Ini agenda tahunan dan seharusnya mendapat perhatian pemerintah. Sangat kami sayangkan, pada tahun anggaran 2025 tidak ada alokasi subsidi SOA Krayan dari provinsi,” tegasnya.
Henri menilai penghapusan subsidi berdampak langsung pada melonjaknya harga tiket pesawat yang kini mencapai sekitar Rp1 juta per penerbangan, angka yang dinilai memberatkan masyarakat.
“Harga tiket sekarang sekitar satu juta rupiah. Apakah masyarakat mampu? Tentu tidak. Ini kondisi terpaksa karena tidak ada pilihan lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, subsidi dari APBN juga memiliki keterbatasan sehingga belum mampu menutup seluruh kebutuhan penerbangan masyarakat Krayan.
“Subsidi APBN itu terbatas. Karena itu, kami berharap tahun depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali mengalokasikan anggaran untuk subsidi SOA rute Malinau–Krayan,” katanya.
Selain itu, Henri juga mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk turut ambil peran, mengingat masyarakat Krayan secara geografis dan dari sisi layanan publik lebih dekat ke Malinau.
“Masyarakat Krayan lebih cenderung ke Malinau, termasuk untuk layanan kesehatan rujukan. Ini perlu menjadi perhatian Pemkab Nunukan agar ada kerja sama dengan Pemkab Malinau, baik dalam penambahan rute maupun subsidi penerbangan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Henri berharap upaya yang telah dilakukan bersama pihak bandara dapat segera membuahkan hasil, khususnya selama masa libur Nataru.
“Semoga ikhtiar kita hari ini terkait penambahan penerbangan bisa segera terealisasi demi melayani masyarakat,” pungkasnya. (rz)
