TERASKALTARA.ID, TARAKAN — Era transaksi tunai di pelabuhan Kalimantan Utara perlahan bergeser. Bank Indonesia menargetkan seluruh pelabuhan resmi di Kaltara telah menyediakan pembayaran tiket speedboat berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebelum memasuki semester II tahun 2026, sebagai bagian dari percepatan digitalisasi layanan publik di wilayah kepulauan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, mengatakan penerapan QRIS di pelabuhan bukan sekadar mengikuti tren digital, tetapi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kenyamanan, kecepatan, dan transparansi transaksi masyarakat.
“Tujuan kita adalah menghadirkan alternatif pembayaran digital yang lebih praktis dan efisien bagi masyarakat. Ini sudah seharusnya diterapkan di Kalimantan Utara, sebagaimana daerah kepulauan lain seperti Kepulauan Riau yang lebih dulu maju dalam digitalisasi pelabuhan,” ujar Hasiando, Jumat (30/1/2026).
Program digitalisasi tersebut sebelumnya telah diterapkan di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan (SDF) melalui program Pelabuhan Siap QRIS yang diresmikan pada Desember 2025. Keberhasilan implementasi awal ini menjadi dasar perluasan ke pelabuhan lainnya di Kaltara.
Hasiando menjelaskan, terdapat lima pelabuhan utama yang menjadi fokus penerapan pembayaran QRIS untuk tiket speedboat. Implementasi akan dilakukan secara bertahap mulai awal 2026 dan ditargetkan rampung sebelum semester II.
Dalam waktu dekat, QRIS akan mulai diterapkan di Pelabuhan Kayan II Bulungan dan Pelabuhan Speedboat Malinau pada Februari 2026. Selanjutnya, Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan dijadwalkan pada Maret 2026, disusul Pelabuhan Keramat (KTT) pada April 2026.
“Sebelum semester dua tahun ini, seluruh pelabuhan di lima kabupaten/kota sudah memiliki alternatif pembayaran nontunai. Masyarakat tetap bisa menggunakan uang tunai, tetapi juga memiliki opsi QRIS,” jelasnya.
Untuk memastikan penerapan berjalan optimal, BI Kaltara akan memperkuat sosialisasi di lapangan, mulai dari pemasangan spanduk, alat informasi, hingga edukasi langsung kepada pengguna jasa pelabuhan dan agen tiket speedboat.
Menurut Hasiando, faktor kenyamanan dan kesiapan masyarakat menjadi perhatian utama agar transisi dari transaksi tunai ke digital dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu aktivitas di pelabuhan.
“Digitalisasi ini bukan untuk menghapus transaksi tunai, melainkan memberikan pilihan yang lebih nyaman. Kami akan terus memonitor pelaksanaannya agar kualitas layanan tetap terjaga di setiap pelabuhan,” pungkasnya.(*)
