Raih Penghargaan Program Pengentasan Stunting dan Kemiskinan, Kadisdikbud Kaltara : Kado Terindah HUT Kaltara

Whatsapp image 2023 10 26 at 19. 24. 20 teraskaltara. Id
PENGHARGAAN : Kepala Disdikbud Kaltara, Teguh Henri Sutanto mewakili Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum meraih penghargaan dari KG Media-Tribun Network dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

 

JAKARTA, TerasKaltara.id – Gubernur Kalimantan Utara Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum meraih penghargaan dari KG Media-Tribun Network atas prestasinya dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

Penghargaan yang diterima Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Teguh Henri Sutanto mewakili Gubenur Zainal A Paliwang ini menjadi kado terindah di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Provinsi Kaltara.

Tropi dan sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh CEO Tribun Network Dahlan Dahi didampingi News Director Febby Mahendra Putra dan Commercial Director H Tjiptyantoro di Kantor Tribun Network, Jl Pal Merah Selatan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Teguh Henri Sutanto mewakil Gubernur Kaltara menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Tribun Network.

Dikemukakan, penanganan stunting di Kaltara cukup berhasil, bahkan angkanya di bawah nasional, yakni hanya 19 persen, sedangkan angka stuntin nasional masih sekitar 22 persen.

Ditargetkan, pada 2024 angka stunting di Kaltara bisa mencapai target yang dicanangkan Presiden Jokowi, yakni 14 persen, bahkan diharapkan bisa 0 persen.

“Kami mewakili Pak Gubernur mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Tribun Network kepada Pemprov Kaltara. Pak Gubernur minta maaf tidak bisa hadir, karena bersamaan ada agenda HUT ke-11 Provinsi Kaltara,” ujar Teguh.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin hadir pada acara pemberikan penghargaan kepada kepala daerah dan perusahaan swasta yang berhasil melakukan pengentasan stunting.

Selain Gubernur Kaltara, sejumlah Kepala Daerah yang menerima penghargaan diantaranya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, dan Bupati Barru Suardi Saleh.

Untuk perusahaan swasta yang menerima penghargaan serupa diantaranya Direktur CIMB Niaga Syariah Pandji P Djadjanegara, Group CEO and Co-Founder Kredivo Group Akshay Grag, dan Head of Communications and Partnership Astra Elmeirilia Lonna.

Selanjutnya, General Counsel Head of Corporate & Regulatory Affairs, Kraft Heinz Indonesia and Papua New Guinea Mira Buanawati.

Wapres Ma’ruf Amin memberikan apresiasi terhadap Kelompok KG Media termasuk Tribun Network dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam perannya membantu pengentasan stunting di Indonesia melalui gerakan Bersama Entaskan Stunting (BERES).

BERES merupakan program terukur untuk mencegah dan mengatasi stunting dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diberikan kepada balita berat badan tidak naik, berat badan kurang, dan gizi kurang.

Makanan yang disediakan memanfaatkan UMKM dan PKK setempat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dan pemberdayaan perempuan.

“Saya memberikan apresiasi kepada KADIN dan Kelompok Kompas-Gramedia atas komitmennya untuk terlibat aktif dalam percepatan penurunan stunting melalui Gerakan BERES,” ujar Ma’ruf saat acara ‘Pencanangan Inisiatif Gotong Royong untuk Pengentasan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem’ yang diselenggarakan di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Kamis (26/10).

Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin juga memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan dalam pengentasan stunting.
Langkah pertama, adalah melakukan program stunting yang saling melengkapi apa yang sedang dijalankan Pemerintah.

“Koordinasikan secara intensif dengan Kementerian Lembaga Teknis dan juga Pemerintah Daerah untuk menghindari tumpang tindih antarprogram,” ucap Ma’ruf.

Langkah kedua yang perlu dilakukan, adalah melakukan program di lokasi prioritas yang tinggi prevalensi stuntingnya atau jumlah anak stuntingnya.

Menurut Ma’ruf, langkah ini dapat membantu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan tepat sasaran.

“Ketiga, program berbentuk aksi nyata yang menyasar langsung pada kelompok sasaran prioritas, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok tersebut,” tutur Ma’ruf.

Keempat, tempatkan penerima manfaat dan pelaku di tingkat masyarakat sebagai pelaku utama pelaksanaan program.
“Libatkan mereka dalam setiap tahapan pelaksanaan, sehingga muncul rasa memiliki dan kebanggaan dari masyarakat,” kata Ma’ruf.

Kelima, strategi keberlanjutan mesti disusun sejak awal pelaksanaan program, sehingga masyarakat bersama Pemda dapat melanjutkan inisiatif yang baik ini.

“Akhir kata, saya berharap semua program dan kerja sama yang terjalin akan terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tutur Ma’ruf.

“Mari terus lanjutkan sinergi untuk menurunkan prevalensi, menciptakan generasi emas 2045, dan wujudkan Indonesia bebas stunting,” tambah Ma’ruf.

Wapres mengatakan pengusaha juga turut memiliki peran dalam pengentasan stunting di Indonesia. Ma’ruf sempat berkelakar bahwa saat ini Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tidak hanya mengurusi pengentasan stunting pada pengusaha.

Namun, Ma’ruf mengatakan saat ini juga mengurusi pengentasan stunting pada anak-anak. “KADIN ini tidak hanya mengentaskan stunting pengusaha Indonesia.

Selama ini KADIN ini yang dilakukan mengentaskan pengusaha yang stunting. Sehingga tidak ada lagi pengusaha kita yang terkena stunting, sekarang mengentaskan anak-anak yang stunting,” ujar Ma’ruf.

Pemerintah, kata Ma’ruf, telah melaksanakan program percepatan penurunan stunting selama lima tahun sejak 2018. Ma’ruf mengungkapkan Pemerintah menargetkan angka stubting hingga 14 persen.

“Kita punya waktu satu tahun ke depan untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024,” tutur Ma’ruf.

Bacaan Lainnya

Berbagai upaya, menurut Ma’ruf, sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk pengentasan stunting.

Langkah tersebut mulai dari penajaman, perbaikan cakupan dan kualitas intervensi spesifik dan sensitif, hingga perbaikan sistem pendataan dan pelaporan.

“Pemerintah juga memastikan keterlibatan aktif berbagai lembaga non-pemerintah, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga filantropi, mitra pembangunan, LSM, dan sebagainya,” ujar Ma’ruf.(dkisp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *