TANJUNG SELOR, TerasKaltara.com – Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menurun selama tiga tahun terakhir. Tren positif ini tidak lepas dari komitmen Gubernur Zainal dan Wakil Gubernur Yansen Tipa Padan yang serius mengentaskan kemiskinan di Bumi Benuanta.
Secara rinci, angka kemiskinan pada September 2022 berada 6,86 persen dan Maret 2023 menjadi 6,45 persen. Dengan demikian terjadi penurunan sekitar 0,41 poin, di mana jumlah penduduk miskin Kaltara sebesar 50.580 jiwa pada September 2022 menjadi 47.970 jiwa pada Maret 2023.
Tidak hanya itu, selama periode September 2022 hingga Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 ribu jiwa dari 26,38 ribu orang pada September 2022 menjadi 24,75 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2023 atau secara persentase turun sebesar 0,40 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen.
Penduduk Miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 1,0 ribu jiwa dari 24,20 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,22 ribu orang. Kemudian pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,18 persen.
Pola ini sama dengan kondisi September 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,58 persen sedangkan di perdesaan lebih tinggi 9,15 persen.
Kepala Bapedda Litbang Provinsi Kaltara, Bertius mengungkapkan, angka positif tersebut merupakan terjemahaan dari instruksi Gubernur Zainal melalui perangkat daerah yang ada dengan melakukan beberapa upaya. Misalnya melalui rapat Sustainable Deveopment Goals (SDGs) untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
“Itu kita lakukan roadshow ke kabupaten kota dalam rangka menurunkan angka itu,” ujar Bertius, Rabu (1/11/2023).
Bertius menjelaskan adanya perubahan itu dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kaltara terus meningkat. Maju itu dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2023 angkanya mencapai 5,01. Dengan angka tersebut Kaltara didapuk menjadi peringkat kedua pertumbuhan ekonomi terbesar di Pulau Kalimantan sehingga terus membaik. Lalu sejahtera itu dibuktikan dengan kemiskinan dan pengangguran terus menurun.
“Ini sudah sejalan dengan visi misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yaitu berubah maju dan sejahtera,” paparnya.
Sementara itu Gubernur Zainal mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai langkah. Mulai dari menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak adalah langkah penting untuk mengurangi kemiskinan.
“Menyediakan beasiswa dan peningkatan kualitas sekolah di daerah terpencil dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan peluang mereka di masa depan,” terang Gubernur.
Selanjutnya, adalah program pemberdayaan ekonomi dapat membantu warga miskin meningkatkan pendapatan mereka dan keluar dari kemiskinan. Ini meliputi pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pembentukan koperasi, akses ke pasar dan peluang kerja, serta dukungan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Saya juga telah menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kaltara untuk memberikan pembekalan keterampilan usaha kepada masyarakat kita,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, energi, dan akses telekomunikasi dapat membuka aksesibilitas, mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan menciptakan peluang ekonomi.
Tidak hanya itu, sektor pertanian dalam meningkatkan akses petani dan teknologi pertanian juga dapat membantu mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. “Program bantuan pertanian, pelatihan, pembiayaan, dan pengembangan kelembagaan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Kaltara,” imbuhnya.
Kemudian layanan dasar seperti pemenuhan akses kesehatan berkualitas adalah faktor penting dalam menekan kemiskinan. Program-program peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan akses perawatan kesehatan yang diperlukan.
Sukses membawa Kaltara menjadi provinsi yang terus berubah, maju dan sejahtera. Gubernur Zainal juga mendapatkan apresiasi dari Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kaltara dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
Yakesma Kaltara merupakan lembaga amil zakat yang juga berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, memberikan pendidikan, pemberdayaan, serta melakukan dakwah di kalangan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Yakesma Kaltara pada saat Hari Jadi Kaltara ke-11 tahun berupa piagam kepada Gubernur sebagai tanda terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemprov Kaltara juga siap menjalin kerjasama yang lebih erat dengan lembaga seperti Yakesma, dan berharap kerjasama yang dilakukan membawa manfaat besar bagi masyarakat Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera. (*/tmc)
PROGRAM PEMPROV KALTARA ATASI KEMISKINAN
– MENYEDIAKAN AKSES PENDIDIKAN yang berkualitas bagi semua anak (beasiswa dan peningkatan kualitas sekolah di daerah terpencil)
– PEMBERDAYAAN EKONOMI (pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pembentukan koperasi, akses ke pasar dan peluang kerja, serta dukungan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
– PENINGKATAN INFRASTRUKTUR (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, energi, dan akses telekomunikasi dapat membuka aksesibilitas, mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan menciptakan peluang ekonomi)
– SEKTOR PERTANIAN (bantuan pertanian, pelatihan, pembiayaan, dan pengembangan kelembagaan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan)
– LAYANAN DASAR DAN PEMENUHAN AKSES KESEHATAN BERKUALITAS (peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan akses perawatan kesehatan yang diperlukan.
