TARAKAN, TerasKaltara.id – Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus muncul setiap tahunnya. Bahkan terjadi di semua tingkatan, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Salah satu upaya mengatasi permasalah PPDB ini, dengan minimal menambah rombongan belajar (rombel) baru atau bahkan menambah sekolah baru.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Bustan mengatakan pembangunan SMA Negeri 5 ini sudah ditunggu masyakarat Tarakan. Mengingat tingginya jumlah lulusan SMP di Tarakan, tidak selaras dengan jumlah SMA Negeri yang tersedia.
“Kita mensinergikan dan berkolaborasi bersama Pemrov Kaltara. Dengan Pemprov mengerjakan fisiknya dan Pemkot Tarakan menghibahkan lahannya, saya kira sudah bisa menjadi solusi masalah PPDB SMA nantinya,” ujarnya, usai melakukan kunjungan lapangan di lokasi yang rencananya akan dibangun SMA Negeri 5 di Tarakan, Jumat (6/7/2024).
Ia katakan, dari peninjauan lokasi pembangunan SMA Negeri 5 yang dilakukannya bersama instansi terkait, kemungkinan besar lokasi akan dibangun di wilayah Kelurahan Karang Anyar Pantai.
“Penentuan lokasi memang harus visible dan itu ada di Kelurahan Karang Anyar Pantai. Ada lahan 3,4 hektare. Nanti akan akan kita upayakan untuk disetujui seluas di 1,4 hektare hibah lahannya,” ungkapnya.
Diupayakan juga penyelesaian persoalan lahan ini bisa selesai secepatnya, sehingga proses pembangunan bisa dimulai tahun ini menggunakan APBD Pemprov Kaltara Tahun 2024.
Terlebih lagi, SMA Negeri 5 memiliki kepentingan besar untuk dunia pendidikan di Tarakan. Kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi. Sebagai Pj Wali Kota, pihaknya pun memberikan dukungan penuh untuk pembangunan SMA Negeri 5 di Tarakan.
“Bukan kepentingan pribadi. Ini untuk kepentingan besar. Melihat pertambahan jumlah penduduk. Kita patut berterima kasih kepada Gubernur Provinsi Kaltara, anggota. DPRD Provinsi Kaltara yang punya perhatian luar biasa untuk memprogramkan anggaran 2024 terkait pembangunan SMAN 5 ini,” tuturnya.
Setelah progress hibah berjalan dan pembangunan dimulai, tinggal tugas Pemkot Tarakan selanjutnya menyampaikan usulan akses jalan. Rencananya dalam waktu dekat juga, pihaknya akan meminta perangkat daerah untuk melakukam komunikasi sesuai peraturan ketentuan perundangan.
“Karena akses jalan ini ada alternatif yang bisa direalisasikan. Setidaknya ada tiga alternatif. Kalau yang satu buntu ke alternatif dua. Alternatif pertama visible tukar guling saja. Tidak ada luasan berbeda dengan pemerintah. Jadi menukar ke pemilik lahan juga sebesar itu,” ujarnya.
Ia juga memastikan, tidak ada selisih luasan karena ini untuk kepentingan publik. Jajaran OPD harus bisa meyakinkan masyarakat ini untuk kepentingan bersama dan ia yakini masyarakat atau pemilik lahan paham.
Namun, jika ternyata pada alternatif pertama sulit untuk direalisasikan, maka akan menggunakan alternatif kedua. Selanjutnya memproses administrasi hibah lahannya ke Pemprov Kaltara.
“Sesegera mungkin saya minta jajaran saya merespon cepat. Satu bulan sudah ada progres yang jelas karena kita ada pembahasan anggaran. Jadi proses pembangunan sudah dimulai tahun ini dan jika memungkinkan sudah bisa digunakan pada ajaran baru tahun depan,” tandasnya. (*/saf)