TERASKALTARA.ID, TARAKAN — Tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2026 diprediksi akan semakin berat. Efisiensi belanja dinilai tak lagi cukup jika tidak dibarengi dengan upaya serius menggali potensi pendapatan daerah.
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sriekaningsih, S.E., S.Th., M.M, menilai pemerintah daerah perlu menggeser fokus dari sekadar mengandalkan transfer pusat ke optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kalau APBD itu kan berkaitan dengan APBN. APBN sendiri sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan rumus-rumus tertentu. Ruang negosiasi ada, tapi biasanya hanya untuk hal-hal yang dampaknya sangat signifikan,” ujar Ana saat diwawancarai, Senin (5/1/2026).
Ia mencontohkan, usulan pembangunan infrastruktur strategis seperti jembatan masih memungkinkan untuk diperjuangkan melalui anggaran pusat. Namun di luar itu, daerah mau tak mau harus melakukan efisiensi dan kemandirian fiskal.
“Selain itu, saya rasa memang sudah perlu efisiensi. Perjalanan dinas yang tidak terlalu perlu itu sudah dipangkas, sekarang tinggal bagaimana daerah ini menguatkan sumber pendapatannya sendiri,” jelasnya.
Menurut Ana, peningkatan PAD harus dilakukan secara serius dan transparan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Apakah tidak sebaiknya kita meningkatkan PAD? Dari sisi apa saja yang selama ini belum tergali. Tapi catatannya, harus transparan dan benar-benar dijalankan supaya tidak ada kebocoran-kebocoran,” tegasnya.
Ia menambahkan, PAD yang optimal akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan bantuan yang tepat sasaran.
“Kalau PAD bisa masuk secara maksimal, tentu bisa dilontorkan kembali ke masyarakat dengan lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Ana menilai Kalimantan Utara memiliki banyak potensi yang bisa menjadi sumber PAD, terutama di sektor pariwisata, UMKM, dan sumber daya alam (SDA).
“Pemerintah daerah bisa mengoptimalkan potensi pariwisata, khususnya wilayah pesisir. UMKM juga sangat penting karena dekat dengan masyarakat menengah ke bawah dan menjadi penggerak utama transaksi ekonomi,” katanya.
Ia menjelaskan, perputaran ekonomi di level bawah justru menjadi fondasi penting bagi peningkatan pendapatan daerah.
“Makanya pemerintah sering menggelontorkan BLT, supaya masyarakat bawah bisa belanja. Kalau ada transaksi jual-beli, otomatis perputaran ekonomi jalan, dan itu sebenarnya mendukung PAD,” jelas Ana.
Selain itu, Ana juga menyoroti dominasi investor luar daerah yang dinilai membuat perputaran uang tidak optimal di Kalimantan Utara.
“SDA kita itu banyak, tapi investor kebanyakan dari luar. Mereka menaruh modal di sini, tapi keuntungannya keluar dari Kaltara. Ini yang perlu dipikirkan, bagaimana supaya perputaran uang itu juga tetap di dalam daerah,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mulai memikirkan skema yang melibatkan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar.
“Kalau potensi lokal digerakkan dan pelaku lokal diberdayakan, saya yakin PAD bisa meningkat dan daerah bisa lebih mandiri,” pungkasnya.(Rz)
