BULUNGAN, TerasKaltara.id – Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Bulungan memiliki potensi konflik antar perusahaan dan masyarakat. Terlebih lagi, daerah tersebut menjadi tujuan kegiatan proyek investasi industri atau badan usaha lainnya.
“Mudah terjadi konflik di Bulungan sebagai Ibu Kota Provinsi, karena ada beberapa proyek kegiatan investasi industri. Potensi ini bisa terjadi, jika tidak diawasi dan ditangani dengan baik,” ujar Kabag Operasional Binda Kaltara, Ervan Rusnandar dalam kegiatan silaturahmi merajut kebersamaan dan kedamaian Kaltara dan Bulungan yang digelar Kodim 0903 Bulungan, Kamis (30/1/2025).
Ia meminta seluruh elemen masyarakat mulai dari Kelompok Paguyuban, Ormas, LSM, Pemerintah dan pihak Kemanan TNI maupun Polri harus sinergi. Bersama memantau, mengedukasi dan meluruskan berbagai indikasi dan gejala potensi konflik antar masyarakat dan perusahaan di berbagai wilayah.
Meski demikian, ia mengakui jika berdasarkan pengamatan, maupun pengumpulan data kondisifitas dan kedamaian warga kaltara, hingga awal tahun 2025 ini masih terpantau aman, damai dan kondusif.
“Berbagai pertemuan dan pembicaraan, situasi Kambtibmas dan Kerukunan diantara masyarakat sejauh ini menunjukkan trend aman dan kondusif berdasarkan pengamatan dan catatan Binda Kaltara,” pungkasnya.
Dalam kegiatan di ruang Gedung pertemuan Kodim 0903 Bulungan ini, diikuti seluruh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kaltara, para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas dan unsur Forkopimda Kabupaten Bulungan. Visi dan misi Kodim 0903 Bulungan juga turut disampaikan.
“Penyelenggaraan silaturahmi FKUB, Ormas, LSM dan pemerintah ini di gelar untuk menjalin sinergitas gerak pembangunan Kabupaten Bulungan yang aman damai dan kondusif di berbagai unsur kegiatan,” kata Kasdim Kodim 0903 Bulungan, Mayor Infanteri May Artanto dalam paparannya.
Sejumlah Tokoh lain seperti Ketua Paguyuban Tidung, Banjar, Jawa dan KKSS pun turut memberikan suara sepakat, ikut mendorong pemerintah dan TNI Polri bergerak cepat melakukan sikap dan tindakan.
Hal ini dilakukan agar gejala dan indikasi konflik kepentingan ini bisa di redam dan diantisipasi sebelum benar-benar terjadi di Kaltara dan Bulungan. Dialog siaturahmi antara FKUB, Tokoh masyarakat dan tokoh adat maupun agama berlangsung selama 3 jam dan diwarnai diskusi dan dialog.
Dari sesi diskusi yang dilakukan, Kepala Persekutuan Lemabag Adat Dayak Kalimantan Utara, Enock Merang menuturkan selama ini Kabupaten Bulungan dalam suasana kondusif.
Namun potensi konflik terbuka lebar, jika arogansi perusahaan yang selalu melakukan pertentangan dan persiteruan. Terutama, terkait kepemilikan lahan tempat perusahaan menanam invenstasi dengan masyarakat terus terjadi.
Kepala Lembaga Adat Dayak Besar kaltara ini juga mengakui jika selama ini persiteruan lahan antara perusahaan dan masyarakat sering terjadi di Bulungan.
“Saya meminta melalui rembuk dialog silaturahmi ini menjadi atensi serius pemerintah TNI dan aparat Kepolisian, agar tidak terjadi persoalan yang membuat daerah itu menimbulkan sebuah konflik yang mencemarkan nama baik daerah, terutama Kabupaten Bulungan,” katanya.
Menanggapi pernyataan Enock Merang, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bulungan, Dharmawan mengakui potensi konflik perusahaan dan warga masih kental terjadi di Bulungan. Sehingga, keseriusan seluruh elemen kemasyarakatan terutama TNI dan Polri untuk mendeteksi melalui inventarisir gejolak dilakukan.
Lebih jauh, Dharmawan menambahkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bulungan bersama TNI Polri dan seluruh elemen masyarakat lainnya melalui Ormas, Paguyuban, Ketokohan dan LSM bersatu untuk melakukan pembahasan.
“Sehingga bisa memecahkan gejala potensi yang dapat memicu kisruh horisontal ini di Kaltara, terkhusus Kabupaten Bulungan,” ungkapnya. (*)
