JAKARTA, TerasKaltara.id – Musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya Kabupaten Bulungan dan Malinau, mengundang keprihatinan mendalam dari senator asal daerah pemilihan Kaltara ini.
Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, menyampaikan duka cita mendalam dan berharap tidak ada korban jiwa dalam bencana yang hampir rutin terjadi setiap tahun ini.
“Kami berharap tidak ada korban jiwa, semoga banjir segera surut,” ujar Hasan Basri dengan nada prihatin.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk bergerak cepat memberikan bantuan moril dan materil kepada masyarakat terdampak, termasuk melakukan mitigasi, antisipasi, dan jika diperlukan, evakuasi warga.
Sorotan utama Hasan Basri adalah frekuensi banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya masalah mendasar yang belum teratasi.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan komperhensif guna mengetahui penyebab pasti dari musibah banjir ini. Nantinya dapat menjadi dasar untuk dilaporkan ke pemerintah pusat. Agar bisa sama-sama diatasi dengan baik,” tegasnya.
Ketua Komite III DPD RI periode 2019-2024 menjelaskan, meskipun dengan keterbatasan yang ada, ia turut menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.
“Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi tidak menyurutkan kepedulian kami untuk memberikan yang terbaik kepada warga terdampak di beberapa kabupaten di Kaltara,” ungkap Hasan Basri.
Lebih lanjut, Hasan Basri menekankan pentingnya langkah preventif agar bencana serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia mengimbau pemerintah daerah untuk kembali menggalakkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kepedulian terhadap alam guna menjaga kelestariannya.
“Di hulu sungai bisa dilakukan upaya penanaman pohon dan sebagainya sehingga tidak menjadi besar dan meluap seperti ini,” katanya.
Ia menyoroti perbedaan kondisi sungai di tahun-tahun sebelumnya yang tidak separah saat ini, mengindikasikan adanya kerusakan lingkungan, salah satunya akibat penebangan pohon.
Oleh karena itu, pengawasan ketat dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepolisian, TNI, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan di Kaltara.
“Kami berharap bantuan dalam hal ini dana dan anggaran reboisasi dan anggaran lainnya termasuk dana bagi hasil sawit bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan daerah aliran sungai yang menjadi penyebab banjir terjadi,” pungkas Hasan Basri.
Ia juga menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk penanganan akar masalah banjir di Kaltara. (*)
