TERASKALTARA.ID, BULUNGAN – Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., bersama jajaran Forum Pimpinan Daerah mengikuti rapat koordinasi (Rakor) secara virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (8/9). Rakor membahas strategi pengentasan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, evaluasi dukungan program 3 juta rumah, hingga capaian pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Bulungan didampingi Wakil Bupati Kilat, A.Md., Ketua DPRD H. Riyanto, S.Sos., Sekretaris Daerah H. Risdianto, S.Pi., M.Si., serta jajaran Pemkab mengikuti Rakor dari Ruang Rapat Bupati.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan target kemiskinan ekstrem harus ditekan hingga 0 persen pada akhir 2026. Adapun target kemiskinan relatif ditetapkan pada kisaran 4,5–5 persen pada 2029.
Berdasarkan data Maret 2025, angka kemiskinan nasional turun sebesar 0,56 persen sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 23,85 juta orang. Sementara itu, kemiskinan ekstrem menurun dari 3,1 juta orang menjadi 2,38 juta orang. Namun, tingkat penurunan ini masih dinilai di bawah angka ideal. Untuk mencapai target 5 persen pada 2029, dibutuhkan penurunan minimal 1 persen per tahun.
Muhaimin juga menekankan keterkaitan erat antara kemiskinan dan inflasi. Pada 2023, garis kemiskinan tumbuh 8,9 persen seiring inflasi yang mencapai 4,97 persen. Beberapa provinsi dengan tingkat inflasi tinggi seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Selatan, dan Papua turut mencatat kenaikan garis kemiskinan. Oleh karena itu, pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo, paradigma penanggulangan kemiskinan bergeser. Bantuan sosial tetap penting, tetapi sifatnya hanya sementara. Kunci utama adalah peningkatan pendapatan masyarakat.
Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat. Pertama, pengurangan beban pengeluaran dasar melalui jaminan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat dengan memperluas akses pekerjaan, meningkatkan kapasitas, dan menciptakan peluang usaha. Ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan berbasis kawasan.
Strategi ini juga diarahkan pada kelompok rentan miskin serta kelas menengah agar tidak jatuh miskin akibat guncangan ekonomi. Setiap tahun, pemerintah menyalurkan sedikitnya Rp500 triliun untuk program perlindungan dan bantuan sosial. Namun, jumlah besar ini akan efektif hanya jika didukung data akurat, penyaluran tepat sasaran, dan manajemen program yang baik.
