TERASKALTARA.ID, MALINAU – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Malinau, Selasa (3/26).
Laporan yang disampaikan di ruang rapat gabungan komisi lantai I Gedung DPRD Malinau tersebut memuat capaian kinerja pemerintah daerah serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu tahun anggaran.
Wempi memaparkan, pendapatan daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2,75 triliun. Dari target tersebut, realisasi pendapatan mencapai sekitar Rp2,71 triliun atau sekitar 99 persen.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Capaian tersebut dinilai menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang cukup optimal di tengah berbagai dinamika fiskal.
Sementara itu, belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3,24 triliun. Realisasi belanja mencapai sekitar Rp2,73 triliun atau sekitar 84,36 persen dari total anggaran.
Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan, di antaranya belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer guna menjamin pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Dari sisi pembiayaan daerah, pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp540,57 miliar, dengan realisasi mencapai Rp514,57 miliar.
Menurut Wempi, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APBD tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, efektivitas, dan akuntabilitas.
“LKPJ merupakan laporan resmi pemerintah daerah kepada DPRD yang berisi pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” kata Wempi.
Bupati Malinau juga memaparkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai urusan pemerintahan daerah.
Pada urusan wajib pelayanan dasar yang mencakup enam bidang, rata-rata capaian kinerja mencapai 91,17 persen dengan realisasi anggaran 83,67 persen.
Sementara itu, urusan wajib bukan pelayanan dasar yang meliputi 12 bidang urusan mencatat rata-rata capaian kinerja 95,85 persen dengan realisasi anggaran 85,15 persen.
Untuk urusan pilihan yang mencakup sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, industri, serta kelautan dan perikanan, capaian kinerja mencapai 98,75 persen dengan realisasi anggaran 93,57 persen.
Di sisi lain, urusan penunjang pemerintahan mencatat capaian kinerja 97,20 persen dengan realisasi anggaran 87,38 persen.
Sedangkan urusan pemerintahan umum melalui bidang kesatuan bangsa dan politik mencapai capaian kinerja 100 persen.
Sementara itu, pelaksanaan urusan kewilayahan di 15 kecamatan mencatat capaian kinerja 99,80 persen dengan realisasi anggaran 96,34 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Wempi juga memaparkan sejumlah program inovasi daerah sepanjang 2025. Salah satunya adalah program Desa Sarjana yang diikuti ratusan peserta dari 101 desa di 15 kecamatan.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 743 peserta dinyatakan lulus seleksi dan menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi yang dibiayai pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program Wajib Belajar Malinau Maju melalui bantuan perlengkapan sekolah bagi ribuan siswa mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA.
Program lainnya antara lain RT Bersih, yang memberikan dukungan anggaran pembangunan di tingkat rukun tetangga, serta program Milenial Mandiri untuk mendorong pengembangan usaha generasi muda.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi melalui program Pertanian Sehat (PESAT), berupa pupuk, benih padi, hingga alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan program Smart Government untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan program pemerintahan.
“Melalui berbagai program tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat,” pungkas Wempi.
