TERASKALTARA.ID, MALINAU – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi berjalan optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Wempi usai memimpin rapat koordinasi bersama pemilik SPBU terkait perizinan bongkar muat BBM yang digelar di Ruang Rapat Intulun, Selasa (2/26).
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan para pengelola SPBU yang diberi amanah mendistribusikan BBM subsidi, agar kebijakan negara benar-benar terlaksana tanpa terhambat persoalan administrasi.
Distribusi BBM yang lancar dinilai sangat krusial, mengingat BBM memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor transportasi darat maupun transportasi sungai di Kabupaten Malinau.
Bupati menjelaskan, sebelumnya sempat terjadi kendala distribusi akibat sejumlah SPBU belum mengantongi izin pelabuhan khusus untuk proses bongkar BBM. Kondisi ini berpotensi mengganggu suplai BBM subsidi kepada masyarakat.
Karena itu, Pemkab Malinau mendorong para pengusaha SPBU untuk segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan yang dibutuhkan. Beberapa SPBU diketahui telah memperoleh izin, sementara lainnya masih dalam proses di tingkat kementerian.
“Jangan sampai niat baik negara membantu rakyat melalui subsidi BBM justru terhambat persoalan administrasi. Jika dokumen sudah lengkap, prosesnya harus bisa dipercepat,” tegas Wempi.
Ia juga menekankan bahwa BBM subsidi merupakan hak masyarakat kecil yang harus dijaga bersama. Pengawasan distribusi perlu diperketat, terlebih menjelang Imlek, Ramadan, dan Idulfitri yang biasanya diiringi dengan meningkatnya kebutuhan energi.
Bupati memastikan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kepolisian, serta unsur Forkopimda guna menjaga ketersediaan BBM tetap aman dan terkendali.
Ia pun berharap peran media untuk turut mengawasi jalannya distribusi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ini bukan semata-mata soal bisnis dan keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (*)
