TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau terus bergerak cepat menangani dampak longsor yang menyebabkan terbentuknya giram baru di aliran Sungai Bahau.
Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menegaskan bahwa penanganan ini menjadi prioritas utama untuk memastikan kelancaran akses transportasi warga pedalaman sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.
Sungai Bahau merupakan jalur vital bagi masyarakat di 15 desa yang hidup di wilayah pedalaman Kabupaten Malinau.
Sungai ini menjadi satu-satunya akses utama mobilitas barang dan manusia. Namun, pasca hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu, longsor di hulu sungai menciptakan giram baru arus deras yang berputar dan berbahaya sehingga menghambat aktivitas warga yang bergantung pada transportasi air.
Menanggapi hal itu, Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, segera menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., untuk turun langsung ke lapangan meninjau lokasi dan menyiapkan langkah teknis penanganan lanjutan.
“Saya sudah tugaskan Pak Sekda untuk meninjau langsung kondisi di Sungai Bahau. Dari laporan yang kami terima, giram baru ini masih sulit dilalui warga, apalagi saat debit air sungai sedang surut,” ujar Wempi, pada Senin (3/11/2025).
Bupati menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah bekerja sama dengan Yonzipur Kodam VI/Mulawarman dalam melakukan peledakan batu besar yang menjadi pemicu terbentuknya arus deras.
Namun, perubahan kontur dasar sungai akibat longsor membuat aliran air kembali membentuk pusaran baru sehingga memerlukan tindakan lanjutan.
“Target kita adalah memastikan jalur sungai kembali aman untuk dilalui. Kalau giram ini tidak segera diurai, warga akan kesulitan beraktivitas dan distribusi logistik akan terganggu,” jelasnya.
Selain menjadi jalur mobilitas masyarakat, Sungai Bahau juga menjadi urat nadi perekonomian wilayah perbatasan.
Hambatan di jalur sungai otomatis memengaruhi biaya logistik dan harga barang kebutuhan pokok di pedalaman, yang sebagian besar masih bergantung pada pasokan dari kota Malinau.
“Kalau akses tertutup, ongkos angkut naik dan harga bahan pokok ikut melonjak. Ini yang kita cegah. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan masyarakat pasti meningkat,” tegas Wempi.
Untuk mengantisipasi situasi di lapangan, Pemkab Malinau juga menugaskan instansi terkait agar membangun rumah singgah dan pos sementara di sekitar jalur Sungai Bahau.
Fasilitas ini diperuntukkan bagi warga pedalaman yang harus menunggu air pasang atau terhambat akibat arus deras.
“Dulu warga terpaksa bermalam di hutan kalau perahu tidak bisa lewat. Sekarang kita siapkan rumah singgah agar perjalanan mereka lebih aman dan manusiawi,” ungkap Bupati.
Langkah-langkah tersebut, lanjut Wempi, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti hanya karena faktor geografis atau keterbatasan infrastruktur.
“Wilayah perbatasan seperti Bahau adalah wajah terdepan Indonesia. Karena itu, pemerintah harus hadir langsung untuk memastikan kehidupan masyarakat di sana tetap berjalan normal,” tandasnya.
Wempi juga menegaskan bahwa upaya ini bukan hanya reaksi sementara, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Malinau dalam memperkuat konektivitas dan ketahanan ekonomi wilayah pedalaman.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada wilayah di Malinau yang terisolasi. Pemerintah akan terus bekerja, baik melalui langkah teknis maupun kebijakan lintas sektor, agar masyarakat Bahau bisa hidup dengan layak dan sejahtera,” imbuhnya.(Tk12).
