NUNUKAN, TerasKaltara.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mengkritisi pembangunan sejumlah kawasan di perbatasan yang masih tertinggal.
Padahal, beberapa daerah di kawasan perbatasan memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Namun, potensi itu lebih banyak mengalir alias di setorkan ke pusat dibandingkan untuk membangun wilayahnya sendiri.
Anggota DPRD Nunukan, Andi Yakub mengatakan, sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan memiliki potensi SDA cukup melimpah.
Seperti Krayan, Lumbis, Sebuku hingga Pulau Sebatik. Namun sayangnya, keberadaan SDA itu tidak sebanding dengan pembangunan yang dinilainya masih cukup tertinggal dengan daerah lain.
Dia menilai, masih banyak keluhan-keluhan yang masih dirasakan oleh masyarakat, mulai infrastruktur jalan, akses listrik, layanan kesehatan hingga pendidikan.
“Bayangkan, daerah yang menjadi penghasil utama ekonomi malah sulit berkembang karena minimnya perhatian dari pemerintah pusat,” katanya. Meskipun SDA mereka menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan pusat yang besar, fasilitas dasar di wilayah ini masih minim,” katanya.
Dia menilai, Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak sebanding.
Berdasarkan data terbaru yang disampaikannya, Kabupaten Nunukan menerima DBH Pajak sebesar Rp5 miliar dan DBH SDA Rp45,6 miliar pada tahun 2024.
Jumlah tersebut dinilainya sangat kecil dibandingkan dengan hasil SDA yang disedot pusat.
“Padahal, jika dialokasikan dengan adil, daerah seperti Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia bisa lebih maju dan tidak lagi tertinggal jauh dibandingkan daerah tetangga,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap kepada kepala daerah yang baru dapat menyelesaikan ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan.
Peningkatan alokasi DBH dan anggaran infrastruktur harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, sebagai daerah dengan potensi SDA melimpah, Kabupaten Nunukan tidak bisa terus bergantung pada kebijakan pusat yang belum sepenuhnya berpihak pada daerah penghasil SDA.
“Kami di DPRD juga akan terus mengawal dan mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif memperjuangkan hak masyarakat. Jika tidak ada kebijakan yang berpihak pada daerah penghasil SDA, ketimpangan ini akan semakin parah dan masyarakat tetap menjadi korban dari ketidakadilan ekonomi,” pungkasnya.
