TERASKALTARA.ID, TANGERANG – Tantangan digitalisasi pendidikan di wilayah 3T kembali mendapat sorotan.
Dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis (13/11), Bupati Malinau, Wempi W. Mawa memaparkan realitas implementasi digitalisasi pembelajaran di daerah pedalaman-perbatasan yang belum sepenuhnya ditangani oleh kebijakan nasional.
Kegiatan yang dihadiri 429 kepala daerah ini mengusung tema “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026”.
Selain menjadi narasumber, Bupati Wempi juga ikut menandatangani komitmen bersama revitalisasi pendidikan dan digitalisasi pembelajaran mewakili APKASI, tempat ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dalam sesi pemaparan, Bupati Wempi menjelaskan bahwa digitalisasi pendidikan di wilayah pedalaman tidak bisa disamaratakan dengan kondisi di perkotaan.
Tantangan infrastruktur, keterbatasan jaringan internet, hingga akses teknologi yang belum merata masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Daerah.
“Banyak sekolah kami berada di wilayah pedalaman dan perbatasan. Tantangannya bukan hanya soal perangkat digital, tetapi juga akses internet, distribusi guru, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik,” kata Wempi dalam forum tersebut.
Ia menekankan bahwa transformasi pendidikan digital harus memperhitungkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah, terutama daerah-daerah yang secara teknis masih menghadapi keterbatasan.
Merujuk pada arah kebijakan yang dipaparkan Pemerintah Pusat, Bupati Wempi menilai bahwa transformasi pendidikan memerlukan perubahan pola pikir, bukan sekadar pengadaan perangkat atau aplikasi.
“Digitalisasi bukan hanya urusan perangkat. Tantangan di lapangan berkaitan dengan kemampuan literasi digital, kesiapan guru, dan pola pikir pembelajaran yang harus berubah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pengalaman Kabupaten Malinau dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
Selain itu, Bupati Wempi memaparkan pengalaman Malinau dalam memperluas akses pendidikan digital melalui kerja sama dengan sejumlah mitra dan penguatan kapasitas tenaga pendidik.
Beberapa sekolah di pedalaman disebut telah mulai mengadopsi pola pembelajaran berbasis teknologi, meski masih terbatas pada wilayah yang memiliki akses jaringan memadai.
“Transformasi pendidikan harus tetap inklusif. Anak-anak di wilayah pedalaman juga punya hak yang sama untuk mendapatkan akses pembelajaran modern,” tegasnya.
Pada sesi akhir kegiatan, pemerintah pusat bersama perwakilan kepala daerah, termasuk APKASI, menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia.
Penandatanganan ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan asosiasi pemerintahan daerah untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi.(Tk12).
