MALINAU, TerasKaltara.id – Rapat Paripurna Pandangan Umum Anggota DPRD Malinau Melalui Fraksi Terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, dihujani berbagai catatan dari Fraksi, Kamis (21/9/2023). Dipimpin Wakil Ketua DPRD Malinau, Bilung Ajang sejumlah fraksi menyampaikan pandangannya dan memberikan catatan terhadap usulan APBD Perubahan 2023.
Sekretaris Daerah, Ernes Silvanus turut hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Malinau didampingi Asisten maupun kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat paripurna sebelumnya, Pemda Malinau sudah menyampaikan nota pengantar Raperda APBD Perubahan 2023. Selanjutnya, nota pengantar dan dokumen pendukung yang digunakan sebagai bahan dan dasar untuk pandangan umum fraksi di DPRD Malinau.
Baca Juga : https://teraskaltara.id/kaltara/tambah-rp-257-miliar-penerimaan-apbdp-2023-pendapatan-bertambah-25-miliar/
Meski dihujani berbagai catatan, termasuk kinerja yang sudah dilakukan Pemkab Malinau, seluruh Fraksi menyetujui pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023 yang sudah diusulkan.
“Lima fraksi yang ada di DPRD Malinau menyetujui untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bilung Ajang. (tk10)
Ini catatan dari 5 Fraksi yang ada di DPRD Malinau terhadap Rancangan APBD Perubahan Malinau 2023,
Fraksi Demokrat
- Raperda APBD Perubahan 2023 diharapkan dapat mendukung rencana kerja Pemda Malinau Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026,
- Memberikan apresiasi atas pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI kepada Pemda Malinau,
- Menyelesaikan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan, sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Memperlancar arus orang dan barang ke Malinau serta mempersiapkan sarana dan prasarana publik, mempertimbangkan berbagai isu strategis yang memberikan pengaruh signifikan bagi proses pembangunan dan sosial masyarakat,
- Pemda Malinau tetap mencarikan solusi agar Tenaga non ASN yang masa kerjanya berakhir November 2023 tetap diberdayakan,
- Rancangan APBD Perubahan 2023 diharapkan berbasis kinerja, sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat,
- Persiapan menuju Pemilu 2024,
- Realisasikan kegiatan yang sudah dianggarkan.
Fraksi PDI Perjuangan
- Apresiasi kinerja Pemda Malinau membangkitkan perekonomian dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pasca pandemi Covid-19,
- Pemda Malinau diharapkan meningkatkan kualitas belanja daerah agar pemanfaatan anggaran berorientasi pada masyarakat, melalui program yang terarah dan tepat berdasarkan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Namun diharapkan juga tetap memberikan pembinaan kepada BUMD untuk memberikan kontribusi PAD,
- Mendorong OPD untuk menyelesaikan semua proyek di lapangan sesuai anggaran yang ada, dengan mengedepankan profesionalitas, efektif dan efisien mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,
- Penyelesaian status tenaga honorer untuk memberikan kepastian bagi yang sudah lama mengabdi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan secara transparan dan akuntabel,
- Apresiasi WTP hingga 9 kali berturut-turut.
Fraksi Nasdem
- Prioritas pembangunan harus mengacu pada perkembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi di Malinau yang meningkat 5,91 persen sesuai data BPS dikeluarkan pada Mei 2023, diharapkan diiringi dengan berkurangnya angka kemiskinan di Malinau,
- Kebijakan Pemda Malinau dalam rangka akselerasi program jangka menengah dan jangka panjang, difokuskan pada peningkatan produktifitas pada seluruh sektor ekonomi,
- Setiap OPD yang serapan anggarannya kecil menjadi perhatian serius,
- Penyerapan anggaran yang kurang maksimal disebabkan adanya kegiatan yang masih dalam proses lelang,
- PAD yang didominasi dari sektor pertambangan, agar menjadi perhatian bersama. Pemda Malinau diharapkan bisa mencari PAD dari sektor lain,
- Penyesuaian program pembangunan sebagai bentuk peningkatan ekonomi harus disertai dengan stabilnya arus barang dan jasa, penyediaan sarana kesehatan dan pendidikan,
- Program Pemda Malinau, diantaranya Desa Sarjana diharapkan penerima beasiswa diberikan kepada warga asli daerah tersebut. Selain itu kekurangan beras daerah juga disoroti agar menjadi perhatian.
Fraksi Pelangi Nusantara
- Penyerapan tenaga kerja diharapkan Pemda meningkatkan perhatian dan pembiayaan usaha UMKM dan pemberian bantuan tepat guna, tepat sasaran,
- Dukung pembangunan untuk peningkatan ekonomi dan ketersediaan sarana publik yang memadai,
- Diharapkan pemerintah memberikan perhatian dan dukungan usulan kegiatan alat kelengkapan DPRD untuk kepentingan masyarakat guna membangun dan memajukan masyarakat,
- Meminta penambahan alokasi dukungan pembiayaan untuk OPD yang menjadi leading sektor peningkatan pembangunan dan program visi misi arah kebijakan pembangunan,
- Diharapkan kegiatan di setiap OPD bisa dilakukan sesuai tata kelola penyelesaian tepat waktu,
- Menyelesaikan dan menyelaraskan kegiatan prioritas dari pemerintah pusat,
- Pemda Malinau diharapkan memberikan perhatrian pada perubahan iklim global dan ketahanan pangan, terutama keamanan supply bahan pokok seiring dengan meningkatnya harga.
Fraksi Golkar Gerindra
- Menyoroti kenaikan pembiayaan APBD Perubahan 2023 yang bersumber dari silpa di tahun sebelumnya,
- Belanja non ASN menyedot anggaran yang sangat besar. sesuai dengan amanah dari Menteri Dalam Negeri agar belanja pegawai non ASN tidak dipergunakan Pemda yang hanya mengakomodir kepentingan politik saja. namun, lebih mengutamakan kompetensi dan kapasitas SDM dalam melaksanakan rekruitment pegawai yang ada berdampak pada kinerja yang lebih baik,
- Penggunaan APBD Malinau, pada murni dan perubahan seharusnya untuk melaksanakan program unggulan Pemda Malinau. Salah satunya, program Rasda Plus di tahun ini Pemda Malinau mengalokasikan dana Rp15 miliar yang terdiri dari dana subsidi dan penyertaan modal kepada Perumda. Namun, secara fakta keberadaan produk beras daerah subsidi masih sulit ditemukan di lapangan dan lebih banyak ditemukan beras Bulog. Pemda Malinau didorong untuk melakukan komunikasi dengan BUMD yang menangani terkait data Rasda dan penerima beras Bulog,
- Dinas Perhubungan Malinau, disoroti terkait mobilisasi orang dan kendaraan di Pemkab Malinau akan meningkat signifikan pada perayaan HUT Kabupaten Malinau mendatang. Diharapkan kesiapan penyediaan rambu lalu lintas dan penerangan jalan, untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbaikan penerangan jalan yang rusak dan koordinasi Pemda Malinau bersama Pemprov Kaltara untuk keselamatan warga Malinau,
- Perayaan Irau Tahun 2023 sebagai pesta bagi masyarakat Malinau, dengan perencanaan yang sudah cukup lama dan didukung anggaran cukup besar diharapkan dapat digunakan secara bijak dan optimal,
- Pemberian bantuan hibah pada murni dan perubahan di APBD Malinau 2023, diharapkan mengedepankan prinsip asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. OPD juga diminta untuk merealisasikan anggaran dengan optimal.
