TERASKALTARA.ID, MALINAU – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., menghadiri pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau Tahun 2026.
Rapat yang digelar di ruang gabungan komisi DPRD Malinau, Selasa (16/9/2025), menandai dimulainya pembahasan resmi rencana anggaran tahun depan.
Usai rapat, Wabup Jakaria mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama Tim Badan Anggaran sebelumnya telah berdiskusi dengan DPRD terkait rencana pendapatan dan belanja daerah 2026.
Estimasi anggaran juga telah disampaikan, termasuk potensi penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
“Penurunan ini dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait target maupun rencana yang ditopang dengan APBN, sehingga alokasi transfer ke daerah berkurang,” jelas Jakaria.
Meski demikian, DPRD Malinau melalui pemandangan umum fraksi-fraksi menyatakan menerima rencana anggaran yang diajukan dan siap membahasnya lebih lanjut sebelum penetapan pada sidang berikutnya.
Wabup Jakaria mengapresiasi masukan konstruktif dari DPRD untuk penyempurnaan program pembangunan 2026.
Ia menegaskan fokus anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah bersama DPRD sepakat tidak mendorong pembangunan infrastruktur berlebihan, tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, serta penguatan kinerja ASN di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada periode kedua kepemimpinan mereka.
“Artinya tidak ada permasalahan. Pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh masukan DPRD pada sidang ketiga hari ini,” pungkasnya.
Pembahasan Raperda APBD 2026 akan berlanjut pada sidang berikutnya untuk merumuskan kesepakatan final.
Pemkab Malinau dan DPRD menargetkan rancangan anggaran disahkan tepat waktu sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
