TERASKALTARA.ID, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar pertemuan teknis membahas efektivitas penggunaan dana pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant dan Dana Treasury Deposit Facility (TDF), pada Senin (3/11/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Nunukan ini menjadi bagian dari kegiatan Konfirmasi dan Koordinasi Pemutakhiran serta Pengukuran Kinerja Penggunaan Dana Transfer Tahun Anggaran 2025.
Agenda ini digelar untuk memastikan arah kebijakan fiskal pusat dan implementasinya di daerah tetap sejalan, terutama dalam sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan infrastruktur publik.
Tim dari Direktorat Dana Transfer Umum Kemenkeu menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan selama dua hari, 3–4 November 2025, dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan implementasi dan menilai efektivitas penyaluran dana dari pusat.
Kegiatan ini diikuti oleh unsur lintas perangkat daerah, di antaranya BPKAD, Bapenda, Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR Nunukan, serta tenaga ahli dari Program SKALA.
Selain itu, perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri turut mengikuti secara daring untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian.
Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah hal penting, mulai dari mekanisme input data, efektivitas kebijakan DAU Specific Grant, hingga pemanfaatan TDF sebagai instrumen pengelolaan kas daerah.
Evaluasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja agar setiap program pembangunan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan publik.
Sementara itu, Plt. Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan menyambut baik audiensi ini dan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan siap mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan efektivitas penggunaan dana pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Melalui evaluasi ini, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan semakin kuat, terutama dalam upaya memperbaiki sistem pembiayaan publik di wilayah perbatasan seperti Nunukan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkuat transparansi fiskal dan efektivitas transfer ke daerah, sehingga pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.(Tk12).
