TERASKALTARA.ID, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., resmi meluncurkan inovasi Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject untuk Akselerasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (SIKOMPAS KALTARA) di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur, pada Jumat (12/9/2025).
Peluncuran inovasi SIKOMPAS KALTARA dirangkai dengan penandatanganan Deklarasi Bersama Pengentasan Kemiskinan oleh Gubernur Zainal bersama unsur Forkopimda, akademisi, komunitas, dan tokoh masyarakat, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengapresiasi dukungan semua pihak yang telah memberi masukan sehingga inovasi ini dapat terwujud.
Ia menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata penderitaan masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan layak.
Berdasarkan data, angka kemiskinan di Kaltara terus menurun dari 6,8 persen pada 2020 menjadi 6,32 persen pada 2024. Meski demikian, kesenjangan masih terlihat antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Tahun 2024, kemiskinan pedesaan tercatat 9,23 persen, sedangkan perkotaan 4,73 persen.
“Artinya, tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan secara umum, tetapi juga mempersempit ketimpangan antarwilayah,” ujarnya.
Pemprov Kaltara telah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan visi Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan.
Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan.
Zainal menegaskan, SIKOMPAS KALTARA menghadirkan peluang kolaborasi multipihak yang menghubungkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam satu kerangka inovasi. Program ini diharapkan memastikan setiap upaya pengentasan kemiskinan berjalan selaras, tidak tumpang tindih, serta memaksimalkan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Monitoring dan evaluasi akan melibatkan masyarakat agar hasilnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat miskin di Kaltara,” tegasnya.
Melalui SIKOMPAS KALTARA, Pemprov Kaltara optimistis dapat mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, sehingga kesejahteraan masyarakat di perbatasan utara Kalimantan dapat terwujud secara berkelanjutan.
