TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id – Mengantisipasi agar tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nanti, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong memberikan penekanan khusus kepada penyelenggara Pemilu dan semua pihak di Kaltara. Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Bulungan, Jumat (4/10/2024).
Ia menegaskan semua pihak harus bekerjasama dalam sukseskan Pilkada tahun 2024, sehingga tidak perlu dilakukan PSU nantinya.
“Kalau sampai terjadi PSU hanya membuang-buang anggaran saja. Kan sayang uangnya kalau terjadi lagi PSU. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun, tapi karena PSU, anggarannya terpaksa dialihkan lagi ke PSU,” katanya.
Semua stakeholder, diharapkan bisa menunjukkan komitmennya untuk menghindari kesalahan dan memastikan siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Koordinasi yang maksimal juga menurutnya harus maksimal, terlebih lagi saat ini logistik Pilkada sudah mulai tiba di setiap daerah.
Dia semua pihak untuk berkoordinasi secara maksimal, terutama dalam hal logistik Pilkada.
“Kita sudah ingatkan, kalau ada potensi sengketa bisa segera diselesaikan. Segera laporkan kepada yang berwenang. Tapi, semua pihak harus maksimal dan saling berkoordinasi supaya tidak terjadi kesalahan,” ujarnya.
Ketua KPU Bulungan, Mahdi E Paokuma saat dikonfirmasi terkait atensi Pjs Gubernur Kaltara mengatakan pihaknya telah mengantisipasi terjadinya PSU dalam Pilkada Bulungan tahun ini. Diantaranya dengan memastikan semua pelaksanaan Pilkada sesuai dengan prosedur.
“Terjadinya PSU diakibatkan beberapa penyebab. Biasanya itu karena pelaksanaan setiap tahapan yang tidak sesuai dengan prosedur, Makanya kerap terjadi pelanggaran administrasi,” ungkapnya.
Kemudian penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Ad Hoc yang tidak berjalan maksimal. Sehingga, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan, dengan penguatan SDM Badan Ad Hoc.
Pihaknya juga sudah melakukan penguatan kualitas terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Sebelum bertugas pada 27 November mendatang, kami akan melakukan pelatihan terhadap semua Badan Ad Hoc KPPS se-Bulungan. Kita ada program namanya pelatihan pra Ad Hoc KPPS. Itu menjadi salah satu upaya pencegahan kita agar tidak terjadinya PSU di pilkada Bulungan nanti,” ungkapnya.
Ditambahkan Ketua Bawaslu Bulungan, Dwi Suprapto koordinasi secara intens sudah dilakukannya, berkoordinasi dengan Badan Ad Hoc dalam upaya mencegah terjadinya PSU pada Pilkada. Hal ini sekaligus menindaklanjuti arahan Pjs Gubernur Kaltara untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka mengantisipasi terjadinya PSU Pilkada Bulungan.
“Koordinasi dengan pihak KPU tentu akan kami lakukan. Saat ini, sudah memasuki tahapan kampanye yang masih berjalan tertib. Dalam laporan yang kita terima, tidak ada juga yang berpotensi menjadi pelanggaran pilkada. Tapi, kami akan terus meningkatkan pengawasan selama Pilkada,” tegasnya. (rn)
