TERASKALTARA.ID, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait penanganan akses jaringan telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Usulan ini disampaikan langsung dalam audiensi bersama Staf Khusus Menteri Komdigi pada Selasa (6/5).
Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, SE., M.Si, menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi di Kaltara, mengingat provinsi ke-34 ini tergolong dalam wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Kaltara adalah wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks. Infrastruktur dasar, terutama jaringan telekomunikasi, masih sangat terbatas di daerah pedalaman dan perbatasan,” ujar Dr. Bustan.
Ia menambahkan, kondisi ini menyebabkan kesenjangan digital yang cukup signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Konektivitas yang belum merata juga berdampak pada akses informasi, layanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
“Kesenjangan digital bukan hanya soal sinyal internet, tetapi juga menyangkut pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi digital,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kaltara mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan dukungan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Usulan ini juga selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong transformasi digital nasional.
“Kami berharap dukungan konkret dari Kementerian Komdigi agar masyarakat di wilayah perbatasan juga bisa merasakan manfaat kemajuan teknologi,” pungkas Bustan. (dkisp)
