Dorong Pemekaran DOB Dicabut, Rahman : Percepat Pembangunan dan Pemerataan Kesejahteraraan

Img 20241103 wa0031 teraskaltara. Id
Anggota DPRD Kaltara Rahman (tengah), sebut pemekaran jadi langkah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id – Usulan pencabutan moratorium pemekaran daerah yang tengah diperjuangan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendapatkan dukungan penuh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Kaltara (Kaltara), Rahman.

Menurutnya, pencabutan kebijakan pencabutan ini bisa mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, khususnya di wilayah Kaltara yang memiliki cakupan wilayah luas dan berada di wilayah perbatasan.

“Saya dukung apa yang di perjuangkan DPR RI minta Pemerintah mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah. Sehingga bisa mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah Kaltara,” katanya, Minggu (3/11/2024).

Politisi Partai Gerindra ini juga menambahkan, terealisasinya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Kaltara juga akanmempercepat pembangunan nasional di daerah perbatasan Kaltara. Sebagai legislator yang mewakili daerah pemilihan Kabupaten Nunukan, ia pun menilai pemekaran wilayah akan membawa dampak signifikan bagi percepatan pembangunan di Kaltara.

“Apalagi di Kaltara ini ada lima calon DOB, tiga diantaranya berada di Nunukan, yakni Calon DOB Kabudaya, calon DOB Krayan dan calon DOB Sebatik,” bebernya.

Sementara dua usulan DOB lagi ada di Malinau dengan untuk Apau Kayan dan di Kabupaten Bulungan ada calon DOB Tanjung Selor.

Sebenarnya, usulan pemekaran untuk kelima DOB di Provinsi Kaltara ini telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Namun, proses tersebut tertunda akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh Pemerintah Pusat.

“Kalau DOB kelima daerah di Kaltara ini, Tanjung Selor kan sudah sejak lama di suarakan. Memang untuk merealisasikan pembangunan nasional di kawasan perbatasan, sudah waktunya pemerintah segera mencabut moratorium,” tandasnya.

Alasan utama moratorium dicabut, secara khusus katanya agar masyarakat di wilayah perbatsan provinsi Kaltara ini mendapatkan akses pelayanan lebih baik.

Terlebih lagi, Provinsi Kaltara yang berada di garis perbatasan Indonesia – Malaysia sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Kaltara ini ingin pemerataan di segala aspek. Intinya, apabila DOB bisa terealisasi keyakinan kita persoalan di kawasan perbatasan ini bisa segera teratasi dan kesejahteraan merata hingga di perbatasan,” tandasnya. (rn)

 

Pos terkait