TARAKAN, TerasKaltara.id – Polemik kekosongan jabatan yang terjadi di DPRD Kota Tarakan saat ini turut menjadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara. Semestinya, anggota DPRD Kota Tarakan periode 2024-2029 dilantik pada 12 Agustus 2024 seiring dengan habisnya masa jabatan anggota DPRD Kota Tarakan 2019-2024.
Tertundanya pelantikan itu, lantaran belum adanya surat keputusan instruksi pelaksanaan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih dari KPU RI. Sehingga penetapan anggota DPRD Kota Tarakan terpilih belum dapat dilakukan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kaltara, Maria Ulfa mengatakan, kosongnya jabatan DPRD Kota Tarakan akan berdampak dengan pelayanan publik.
Pihaknya pun menyarankan kekosongan jabatan ini, menjadi perhatian seluruh pihak agar tidak berlangsung lama. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintah.
“Asas kecermatan harusnya diperhatikan, sehingga tidak akan terjadi hal yang bisa berdampak terhadap layanan publik,” katanya saat ditemui dikantornya, Selasa, (13/8/24).
Persoalan ini, menurutnya, akan berimbas kepada kepentingan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, seperti agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan unsur terkait bisa saja terhambat akibat kekosongan jabatan tersebut.
Semestinya, permasalahan ini dapat diantisipasi sejak awal terkait kekosongan layanan dan kekosongan hukum.
“Jadi perlu memang langkah antisipasi sebelum terjadi kekosongan dan berdampak terhadap layanan publik. Kalau ada yang mau RDP tetapi tidak ada anggota dewan yang duduk disitu,” lanjutnya.
Menurutnya, sudah seharusnya keputusan yang diambil saat ini dipikirkan dampaknya. Misalnya, jika sudah terdapat anggota dewan yang seharusnya dilantik, maka masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tak perlu lagi tertunda.
“Karena sudah ada dewan yang bertugas, namun karena tidak dilantik untuk menyampaikan aspirasi jadi terhambat, karena tidak ada yang menerima minimal mendengarkan aspirasi mereka,” jelasnya.
Selain aspirasi masyarakat, terdapat pula kekosongan hukum lantaran tertundanya pengambilan kebijakan daerah yang seharusnya melibatkan anggota DPRD.
Ia pun menyayangkan adanya kekosongan jabatan wakil rakyat saat ini. Namun, yang perlu diketahui adalah penyebab tertundanya penetapan hingga pelantikan caleg terpilih. Pihaknya masih belum dapat menyimpulkan apakah kekosongan jabatan ini termasuk dalam kecacatan administrasi atau tidak.
Apalagi, jabatan DPRD adalah jabatan legislatif yang tidak sama dengan eksekutif. Jabatan legislatif wajib menjabat selama 5 tahun lamanya, dan jika sudah selesai menjabat maka akan dilantik anggota legislatif yang baru.
“Berbeda halnya dengan jabatan eksekutif, kalau eksekutif itu kan selesai jabatan bisa ditunjuk Plt atau PJ. Pengalaman saya tidak pernah menemukan adanya perpanjangan maupun Plt,” pungkas Maria. (**/saf)
