TARAKAN, TerasKaltara.id –Terhitung sejak 12 Agustus 2024, Gubernur Kaltara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Anggota DPRD Tarakan periode 2019-2024. SK pemberhentian diterima Sekretariat DPRD Tarakan dalam bentuk salinan.
Dengan terbitnya SK pemberhentian ini, maka sudah dipastikan terjadi kekosongan di DPRD Tarakan lantaran Anggota DPRD Tarakan periode 2024-2029 belum dilakukan pelantikan. Proses ini menunggu dilakukannya Pleno Penetapan Caleg Terpilih yang sedianya dilakukan KPU Tarakan.
Wakil Ketua DPRD Tarakan periode 2019-2024, Yulius Dinandus mengatakan pihaknya sudah menyikapi terbitnya SK pemberhentian ini dengan pertemuan bersama Anggota DPRD dari periode yang sama lainnya.
“Berdasarkan surat ini, besok (13/8/2024) teman-teman sudah tidak turun kerja. Tetapi kami menunggu pertanggungjawaban negara, supaya kami bisa pertanggungjawabkan kepada publik yang kami bawa aspirasinya,” ujarnya, Senin (12/8/2024).
Berdasarkan salinan SK pemberhentian yang diterimanya, pihaknya tidak mendapati landasan hasil pleno KPU terhadap anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 yang tertuang dalam konsiderans.
SK pemberhentian itu malah hanya berlandaskan surat yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Tarakan. Disebutkan, surat yang disampaikan Pj Wali Kota Tarakan ke Gubernur, landasannya sesuai UU nomor 23 Tahun 2014 yang berpedoman pada jangka 5 Tahun masa jabatan.
“Sedangkan hal yang sangat urgen untuk menjadi konsiderans pertimbangan, salah satunya adalah hasil pleno KPU. Seharusnya, SK pemberhentian tidak terpisah dengan SK pengangkatan anggota DPRD yang baru,” katanya.
Terhubungnya SK Pemberhentian dan SK Pengangkatan ini untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan, serta hal teknis dalam dalam proses sidang paripurna Istimewa. Ditambah lagi, terjadi kekosongan di lembaga DPRD berakibat pada sisi pengawasan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
“Ada hal teknis yang sudah diatur secara regulasi. Pertama dalam hal pengambilan sumpah anggota DPRD baru itu dipimpin oleh pimpinan DPRD periode sebelumnya. Kalau misalnya kami berhenti, siapa yang memimpin paripurna Istimewa,” tandasnya.
Selain itu, pihaknya sebagai anggota DPRD Tarakan periode 2019-2024 yang meminta penjelasan kepada pemerintah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Ia pun membantah adanya keinginan untuk menambah masa jabatan yang sudah diembannya 5 tahun ini. Melainkan memastikan alur negara tertata dengan baik dan menjalankan fungsi tugas DPRD, hingga periode selanjutnya bertugas.
“Saya salut sama anggota DPRD yang bergabung pada hari ini, karena memikirkan supaya tidak terjadi kekosongan dan penggunaan alur tata negara yang baik,” ucapnya.
“Mereka tidak tergila gila untuk diperpanjang masa jabatan, tapi apa yang kita sisakan untuk Pendidikan politik, Pendidikan tata usaha negara dan bagaimana kalau misalnya ada hal yang tidak bisa diputuskan karena terjadi kekosongan jabatan,” tegasnya. (saf)
