TARAKAN, TerasKaltara.id – Video Call Sex (VCS) diduga antara oknum Anggota DPRD Kaltara berinisial SA dan seorang wanita, beredar secara berantai sejak Senin (24/5/2024).
Video berdurasi 1 menit 49 detik ini memperlihatkan SA tengah baring disebuah ranjang mengenakan baju kaos putih. Sementara si wanita tidak menggunakan pakaian sama sekali dan SA terlihat tengah memegang alat vitalnya.
Dari beredarnya video tersebut, SA sudah melaporkan ke Polres Tarakan pada Desember Tahun 2023 lalu. Hal ini dibenarkan Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randhya Sakthika Putra.
“Pelaku perempuan tersebut melakukan pemerasan. Sudah dilaporkan, yang bersangkutan (SA) juga sudah diperiksa. Untuk sementara dari pelapor adanya ancaman Video Call yang tidak senonoh. Ya ada pemerasan juga. Dia buat laporannya Desember tahun 2023 lalu,” katanya, Selasa (25/6/2024).
Saat ini perkara tersebut terhambat karena pelaku diduga berada diluar kota Tarakan.
“Ada baru-baru ini pengacara yang bersangkutan datang untuk menanyakan perkembangan laporan tersebut. Pelakunya di luar Tarakan mangkanya itu kesulitannya,” ungkapnya.
Sementara itu, kuasa hukum SA, Syafruddin saat dikonfirmasi menuturkan terduga pelaku sudah melakukan pemerasan terhadap kliennya sejak sebelum Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu. Sudah 4 tahun lebih terduga pelaku yang awalnya melakukan pemerasan karena faktor ekonomi kemudian beralih ke politik.
“Ini kasus sudah lama, sebelum Pilgub yang lalu. Sudah 4 tahunan, pemerasan. Minta duit tidak digubris jadi bermain mengarah ke politik. Muncul lagi sekarang, justru dimanfaatkan lawan politik,” ujarnya, Selasa (25/6/2024).
Karena arahnya sudah lari ke politik, sehingga kasus ini dilaporkan ke Polisi. Ia pun menuding perbuatan pelaku merusak pribadi dan nama baik dan partai politik (parpol).
Pelaku yang memanfaatkan situasi, menurutnya tidak hanya terduga wanita yang melalukam VCS dengan kliennya. Melainkan ada oknum politisi yang sengaja menyebar VCS tersebut untuk kepentingan pribadi.
“Dulu pemerasan juga kami tidak tahu siapa pelakunya, diabaikan. Tapi ini menjadi komoditas politik bagi lawan politiknya. Itu yang harus dipahami, makanya kami laporkan. Ini bukan lagi ekonomi motifnya, tapi politik dan merusak nama baik parpol,” tandasnya.
Saat SA melaporkan ke Polres Tarakan, diakui Syafruddin belum mendampingi sebagai kuasa hukum. Namun, sejak beberapa bulan lalu, pihaknya diminta menanyakan kelanjutan laporannya sebagai kuasa hukum.
“Sudah 3 kali saya tanya perkembangannya ke Polres, bagaimana progressnya. Keterangannya polisi sudah ada perkembangan. Tapi, Siapa yang memanfaatkan secara politik, ini kan Undang-undang ITE menyebarkan hal yang tidak benar,” tegasnya.
Disinggung soal keaslian video benar merupakan kliennya, ia tidak berani berasumsi. Namun, ia meminta polisi segera menindaklanjuti laporan kliennya untuk segera mengungkap siapa pelaku pemerasan tersebut.
“Makanya kalau ada video call tidak dikenal, jangan diangkat dan jangan arahkan ke wajah kita. Ini juga karena dia (SA) tidak ladeni (pemerasan) sedangkan beliau adalah politikus. Kalau polisi bekerja tidak ada yang tidak berhasil,” tandasnya. (saf)
