NUNUKAN, TerasKaltara.id – Berbatasan langsung dengan negara tetangga, sebagian besar Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan masih bergantung dengan Malaysia. Tidak hanya dari sisi kebutuhan dapur, tetapi juga tabung gas.
Negara pun sudah berupaya hadir melalui berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya gas elpiji bersubsidi. Pemerintah memerintahkan Pertamina untuk mengupayakan pemenuhan, melalui kuota yang sudah disetujui Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH-Migas).
Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengungkapkan untuk ketersediaan tabung gas, pemerintah kabupaten (pemkab) sudah melakukan upaya dan komunikasi dengan Pertamina. Laura (panggilan akrab Asmin Laura Hafid) memastikan ketersediaan tabung gas bersubsidi sudah dapat dipenuhi.
Pertamina pun sudah mengeluarkan kebijakan, terkait menambah pola pendistribusian menggunakan aplikasi Merchant Apps untuk memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran. Pola digital yang digunakan, menyinkronkan data masyarakat miskin yang terdata pemerintah dengan pendaftaran menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Melalui kolaborasi digital ini, pengawasan tabung gas yang sedianya untuk masyarakat miskin di perbatasan diharapkan bisa terealisasi. Sekaligus mengantisipasi tabung gas untuk daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) tidak dimanfaatkan oknum, sehingga sampai ke konsumen.
“Terkait penerapan aplikasi sebagai tools untuk pendataan penggunaan bbm subsidi, itu memang sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina. Kami, Pemda tentu mendukung tetapi tidak dapat melakukan intervensi percepatan kebijakan tersebut,” kata dia, Senin (30/10/2023).
Ditengah upaya untuk meningkatkan taraf perekonomian di wilayah perbatasan, digempur lagi dengan digitalisasi yang sudah mulai diterapkan, Laura berharap ada kebijakan sendiri untuk memastikan distribusi tetap berjalan dengan baik.
“Tentu kita ingin ketersediaan dan distribusi terkait BBM termasuk juga elpiji di wilayah perbatasan ini dapat tersedia dan terdistribusi dengan baik. Karena sebaik apapun pengawasan, kalau memang stok dan sistem distribusi tidak maksimal, maka masih akan menimbulkan gejolak terutama kelangkaan,” ungkapnya.
Tidak hanya Pertamina, Laura meminta negara bisa terus hadir untuk melihat dan memberikan kebijakan yang lebih mementingkan pendistribusian tepat sasaran.
“Jadi, ya Pemkab Nunukan tentu mengharapkan keberpihakan dari Pertamina, untuk benar-benar menaruh perhatian terkait hal tersebut. Sebagai bagian dari komitmen kehadiran negara di wilayah perbatasan,” tandasnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager Rayon V Kaltimut Pertamina Depo Tarakan, Azri Ramadan Tambunan saat dikonfirmasi mengatakan pengiriman elpiji ke supply point ke Sebatik, Nunukan sudah mulai menerapkan pola digital.
“Pendataan menggunakan Merchant Apps itu sudah mulai diterapkan (di Sebatik). Sebagian besar datanya bahkan sudah ada di pemerintah, data di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” jelasnya, Selasa (31/10/2023)
Jika NIK yang dimasukkan terdata dalam P3KE maka tidak Pertamina tinggal mencocokkan data sebagai penerima elpiji subsidi. Sesuai perintah Pemerintah yang diwakili Kementrian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Pertamina masih sebatas melakukan pendataan. Tahapan selanjutnya menunggu arahan lagi.
“Pangkalan tinggal masukkan NIK, tinggal beres saja. Konsumen membeli seperti biasa, hanya saja terdata secara digital. Progresnya sudah berjalan. Tapi konteksnya pendataan dan penetrasi (ujicoba memasukkan data). Supaya ketika program dijalankan secara nasional, konsumen sudah terbiasa dengan sistem. Tapi kalau sanksi atau punishment belum sampai kesana,” katanya.
Azri menerangkan, penyaluran saat ini masih berdasarkan kuota yang ditugaskan kepada Pertamina. Selanjutnya agen ke pangkalan dan terakhir penyaluran ke konsumen.
“Selama ini penerima elpiji datanya seperti apa kami tidak tahu, orang yang dikategorikan untuk membeli elpiji ini di Tarakan saja misalnya si A apa pembeli elpiji atau tidak. Karena pencatatannya selama ini masih menggunakan logbook manual. Nah, nanti itu di pangkalan akan terlihat dia penerima elpiji atau tidak,” tuturnya.
Salah satu warga Kecamatan Sebatik Tengah, Ramlan saat dihubungi media ini, Rabu (1/11/2023) mengatakan masih ada masyarakat yang menggunakan tabung gas Malaysia lantaran terdesak dengan kebutuhan. Terutama warga yang memiliki usaha rumah makan.
“Bukan persoalan mudahnya mendapatkan tabung gas elpiji (Malaysia), tapi sebenarnya NKRI harga mati itu yang seharusnya memang ditanamkan. Tapi, kebutuhan tetap kebutuhan dan harus dipenuhi. Saya biasanya beli gas elpiji 3 kg itu harga Rp20 ribu untuk pemakaian 10 hari. Sedangkan tabung gas elpiji Malaysia, biasanya untuk ukuran 14 kg dijual harga Rp220 ribu sampai Rp240 ribu,” terangnya.
Reporter : Sahida
