Konsisten Jaga Persatuan, Ketum LDII Tegaskan Netral di Pilkada 2024

Ketua Umum DPP LDII, Criswanto Santoso dalam kunjungannya ke Kaltara.

TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id – Temui kader di Kaltara, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Criswanto Santoso memberikan penegasan kepada semua kadernya untuk bersikap netral dalam Pilkada serentak Tahun 2024.

Criswanto, menyampaikan Lembaga ormas islam yang dipimpinnya ini tetap konsisten menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan.

“Saya tidak ingin organisasi LDII menjadi korban akibat adanya perpecahan yang disebabkan beda pilihan dalam politik. Secara institusional kita tidak mungkin menyatakan sikap mendukung A,B, atau C. Tapi yang paling penting menjaga keutuhan organisasi, terutama pada pelaksanaan Pilkada yang berpotensi membawa perpecahan pada organisasi,” katanya, Senin (19/8/2024).

Ia juga kembali menegaskan, tetap mengizinkan kader LDII mendukung salah satu calon dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Hanya saja, dukungan tersebut tidak membawa nama organisasi LDII dan hanya bersifat pribadi.

LDII sendiri merupakan organisasi yang seluruh kesepakatannya melalui hasil musyawarah. Artinya, secara organisasi tidak mungkin menyatakan sikap untuk mendukung salah satu calon dalam Pilkada yang berpotensi memicu perseteruan.

Meski diakuinya, tidak ada yang salah jika memberikan dukungan. “Tapi itu sifatnya hanya pribadi. Kalau mendukung tapi membawa institusi (LDII), itu nanti kita hukum. Ada pinaltinya itu,” tegasnya lagi.

Ia pun berharap, ormas LDII ini tidak akan terbawa di dalam emosional politik. Tapi tetap komitmen, konsisten dalam pemberdayaan umat.

“Jangan sampai rusak gara-gara moment politik atau moment pilkada,” imbuhnya.

Dalam kunjungannya ke Kaltara kali ini, Criswanto Santoso menuturkan akan menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) ke III LDII Kaltara pada Selasa (20/8/2024) besok. Dari hasil Muswil tersebut, harapannya program kerja yang disusun untuk lima tahun ke depan oleh pemimpin terpilih bisa berdasarkan pada program kerja umum organisasi secara nasional.

“Program kerja umum organisasi secara nasional, penekanan diberikan pada bagaimana Indonesia bisa mandiri dengan menguasai kekayaan alam dan menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.

Program prioritas juga harus dibangun dengan fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia dan pemanfaatan infrastruktur yang ada untuk terus bergerak maju.

“Termasuk juga saya menyerukan agar pendidikan mulai usia dini gencar dilakukan. Intinya program kerja pemimpin terpilih, harus berdasarkan pada program kerja organisasi secara nasional,” tandasnya. (rn)

 

Pos terkait