TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar rapat koordinasi bersama tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas evaluasi pencegahan korupsi dan percepatan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.
Pertemuan berlangsung di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau, Kamis (27/11/2025).
Dalam forum tersebut, Bupati Malinau Wempi W. Mawa menegaskan bahwa penguatan pencegahan korupsi sangat relevan bagi Malinau mengingat kompleksitas pembangunan yang dihadapi daerah.
Dengan wilayah yang sebagian besar berada dalam kawasan hutan dan sejumlah proyek terhambat status konservasi, akses pembangunan menjadi timpang dan rawan memunculkan potensi persoalan tata kelola.
Wempi menilai kehadiran KPK memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan transparan dan berintegritas.
Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap konflik kepentingan, memperkuat kontrol internal, serta membuka data seluas mungkin agar pengawasan berjalan efektif.
“Komitmen OPD menjadi kunci. Kita perlu memastikan setiap proses anggaran aman, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” kata Wempi.
Ia berharap koordinasi bersama KPK tidak berhenti pada agenda formal, melainkan melahirkan rekomendasi kritis, solusi teknis, dan kerja sama yang konkret antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD untuk menjaga Malinau tetap bersih dan berintegritas.
Rapat ini digelar sebagai bagian dari upaya memperbaiki nilai MCP indeks nasional yang menilai efektivitas pencegahan korupsi daerah serta memastikan arah pembangunan tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.(Tk12).
