TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar Seminar Nasional bertema “Perbatasan Kuat, Indonesia Bermartabat” dengan subtema “504: Malinau Beranda Merah Putih”, Jumat (24/10/2025) di Ruang Tebengang.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Deputi I Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Bupati Malinau, serta Kepala BNPP Provinsi Kalimantan Utara, dengan Guru Besar Universitas Mulawarman (UNMUL) bertindak sebagai moderator.
Seminar juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Diskominfo Malinau, memungkinkan partisipasi luas dari masyarakat dan pemangku kepentingan lintas daerah.
Dalam paparannya, Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H. menegaskan bahwa kehormatan dan martabat bangsa bermula dari kuatnya wilayah perbatasan. Ia menyebut, sepanjang 504 kilometer garis batas di wilayah Malinau, termasuk kawasan Apau Kayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, merupakan beranda merah putih yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“Potensi di perbatasan harus dijaga. Yang dijaga bukan hanya wilayahnya, tetapi juga manusianya kehormatan, pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, hingga ekonominya,” tegas Wempi.
Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan tidak semata-mata soal infrastruktur, tetapi juga menyentuh martabat dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Namun, upaya tersebut seringkali menghadapi tantangan regulasi dan perizinan kehutanan, karena sebagian besar wilayah Malinau berada dalam kawasan hutan.
Bupati menjelaskan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi hal penting agar percepatan pembangunan di perbatasan tidak terhambat. Ia pun mendorong lahirnya kebijakan strategis nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat perbatasan.
“Jika kepentingannya menyangkut kehormatan bangsa, kebijakan strategis bisa diputuskan langsung oleh Presiden. Kami sudah menyampaikan aspirasi ini dan berharap dapat menjadi keputusan politik nyata bagi masa depan perbatasan,” ungkapnya.
Salah satu opsi kebijakan yang tengah diperjuangkan Pemkab Malinau adalah pemekaran wilayah Apau Kayan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).
Langkah ini dinilai mendesak dari aspek pertahanan, keamanan, dan kesenjangan pembangunan yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten.
Seminar nasional ini juga menjadi momentum penting bagi Malinau untuk mempertegas peran strategisnya sebagai garda depan NKRI di Kalimantan Utara.
Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa pembangunan perbatasan tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada masyarakat tapal batas.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Malinau dan Festival Budaya IRAU ke-11 Tahun 2025.
Selain memperkuat wawasan kebangsaan, seminar ini meneguhkan semangat Malinau sebagai “Beranda Merah Putih” daerah yang berdiri kokoh menjaga martabat Indonesia dari garis terdepan.(Tk12).
