TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Minggu (2/11/2025).
Berbagai program strategis difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan ekonomi daerah yang lebih mandiri.
Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menegaskan bahwa arah pembangunan daerah kini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Tujuan utama pembangunan kita adalah menciptakan kesejahteraan yang merata. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam proses pembangunan daerah,” ujar Wempi.
Salah satu langkah nyata Pemkab Malinau adalah memperkuat ketahanan pangan lokal. Melalui optimalisasi lahan sawah seluas 1.535 hektare dan perluasan lahan cetak sawah rakyat hingga 750 hektare, pemerintah berupaya menjaga stabilitas produksi beras dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah.
Untuk mempercepat proses hilirisasi pertanian, Pemkab juga telah membentuk tujuh Brigade Pangan di beberapa kecamatan serta Satuan Tugas Pertanian Sehat (PESAT) yang melibatkan 380 petani lokal.
Program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pangan.
“Kami ingin setiap keluarga di Malinau mampu memproduksi bahan pangan sendiri. Dari sinilah kemandirian ekonomi mulai tumbuh,” jelas Bupati Wempi.
Selain sektor pertanian, Pemkab Malinau juga mengarahkan fokus pada penguatan ekonomi inklusif dengan membuka akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni, membebaskan BPHTB bagi warga miskin, dan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah serta beasiswa melalui program Desa Sarjana Unggul dan Wajib Belajar Malinau Maju.
Dalam bidang kesehatan, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Malinau kini telah mencapai 100 persen per Oktober 2025. Program layanan kesehatan gratis juga terus digencarkan, termasuk pemeriksaan kesehatan bagi siswa sekolah dan masyarakat umum.
Tak hanya itu, dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah didirikan di Kecamatan Malinau Kota dan Mentarang untuk mendukung program makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, balita, dan pelajar di wilayah perbatasan.
Pemkab juga memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan dukungan terhadap pelaku usaha kecil. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) aktif menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, melaksanakan operasi pasar murah, serta memberikan subsidi ongkos angkut untuk wilayah terpencil.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah turut mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Hingga kini, telah berdiri 108 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan enam di antaranya telah beroperasi aktif di berbagai kecamatan.
“Kami ingin ekonomi Malinau tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada kekuatan masyarakatnya sendiri. Kemandirian ekonomi harus dimulai dari desa,” tegas Wempi.
Dengan sinergi lintas sektor dan perencanaan berbasis data, Pemkab Malinau menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem sekaligus peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam beberapa tahun ke depan.
“Semua program ini bukan seremonial, tapi investasi sosial jangka panjang. Tujuannya jelas: Malinau yang mandiri, produktif, dan masyarakatnya hidup sejahtera,” pungkasnya.(Tk12).
