TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pembangunan gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malinau yang menelan anggaran miliaran rupiah kini terbengkalai dan menjadi sorotan publik.
Gedung yang berlokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut diketahui mulai dibangun pada tahun 2023. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malinau, proyek konstruksi pembangunan Kantor BPKD pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum memiliki pagu anggaran sebesar Rp20.504.470.754,00 dan dimenangkan oleh CV Mutiara Dhamma dengan nilai kontrak sekitar Rp10.721.386.000,00.
Namun hingga saat ini, pembangunan gedung tersebut belum menunjukkan adanya kelanjutan. Kondisi bangunan tampak tidak terawat dan mulai dipenuhi rumput liar. Berdasarkan hasil penelusuran Teraskaltara.id pada Rabu, 7 April 2026, pada beberapa bagian bangunan terlihat retakan, bahkan di area pondasi tampak mengalami kerusakan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bangunan tersebut sudah cukup lama terkesan dibiarkan tanpa perkembangan.
“Sejak awal dibangun saya sering melintas di sini, kadang juga saat jogging sore. Waktu itu terlihat pembangunan gedung besar, namun setelah selesai pada tahap pondasi dan atap, tahun berikutnya tidak dilanjutkan. Saya tidak tahu apakah ada kendala atau anggaran yang belum tersedia. Tapi kalau dibiarkan seperti ini, sangat disayangkan karena ini uang masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar pembangunan dapat dilanjutkan dan tidak menjadi proyek terbengkalai.
“Harapannya pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, karena sayang anggarannya,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau, Yosep Padanur, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 7 April 2026, menyampaikan bahwa proyek tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan lanjutan.
“Iya, saat ini sedang dalam proses perencanaan dan kajian perkuatan dari Universitas Borneo Tarakan. Untuk penjelasan lebih teknis, bisa langsung dikonfirmasi ke Kepala Bidang Cipta Karya,” ujarnya. (tk01)
