TERASKALTARA.ID, JAKARTA – Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara kerap disebut sebagai salah satu wilayah dengan tantangan pembangunan paling kompleks di Indonesia.
Luasnya mencapai lebih dari 38 ribu kilometer persegi, atau bahkan lebih besar dari Provinsi Jawa Barat, namun jumlah penduduknya tak sampai seratus ribu jiwa.
Kondisi geografis yang ekstrem didominasi hutan, pegunungan, dan akses antarwilayah yang sebagian besar masih mengandalkan jalur sungai dan udara membuat pemerintahan di Malinau harus berpikir di luar pola umum.
Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menyebut daerahnya tak bisa dibangun dengan pendekatan yang sama seperti wilayah padat penduduk di Jawa.
Menurutnya, strategi pembangunan di Malinau harus berbasis kewilayahan, adaptif terhadap kondisi geografis, serta menempatkan camat dan perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.
“Bayangkan, Jawa Barat itu provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia, tapi wilayahnya masih lebih kecil dari Malinau. Dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa membangun dengan cara yang sama. Harus cerdas, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Wempi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Camat di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan yang diikuti seluruh camat se-Kabupaten Malinau itu menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menata ulang strategi pelayanan publik di tengah luasnya wilayah dan keterbatasan sumber daya manusia.
Menurut Wempi, tantangan utama Malinau bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga distribusi pelayanan dasar yang merata hingga ke wilayah-wilayah terpencil seperti Apau Kayan, Long Nawang, dan Krayan Selatan.
“Camat dan aparatur wilayah harus menjadi penggerak, bukan sekadar pelaksana. Mereka harus memahami peta sosial dan geografis daerahnya, supaya setiap kebijakan benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Wempi menambahkan, pemerintah daerah kini tengah mengembangkan sejumlah pendekatan baru berbasis digitalisasi tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi komunitas lokal, serta pola sinergi dengan pemerintah desa agar pembangunan di Malinau tak lagi terkonsentrasi di kawasan kota.
Ia mencontohkan, penerapan sistem digital untuk pelaporan dan koordinasi antarwilayah kini menjadi bagian penting dalam efisiensi pelayanan publik.
Selain itu, program berbasis pemberdayaan ekonomi seperti pertanian terpadu dan pengembangan hasil hutan bukan kayu mulai digalakkan untuk memperkuat kemandirian desa.
“Kita ingin pemerintah di wilayah pedalaman bisa merespons cepat kebutuhan masyarakat tanpa menunggu perintah dari kota. Semangatnya adalah desentralisasi pelayanan,” tambah Wempi.
Langkah penguatan kapasitas camat, kata dia, menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang tangguh di daerah dengan tantangan geografis luar biasa.
“Kita ini daerah luas dengan penduduk sedikit. Maka kekuatan kita bukan di jumlah, tapi di kapasitas dan kualitas aparatur,” tutupnya.
Dengan karakter wilayah seluas provinsi namun berpenduduk seperti satu kecamatan di Pulau Jawa, Malinau menjadi cerminan nyata bagaimana pembangunan daerah di kawasan perbatasan membutuhkan strategi berbeda, bukan sekadar anggaran besar.(Tk12).
