MK Nyatakan Permohonan PHPU Pilkada Tana Tidung Tidak Diterima, Dalil Tidak Terbukti
TANA TIDUNG, TerasKaltara.id – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung memasuki agenda mendengarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (5/2/2025).
Untuk diketahui, perkara dengan Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Said Agil dan Hendrik. Selaku Pihak Terkait, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Ibrahim Ali dan Sabri. Kemudian KPU Tana Tidung turut menjadi pihak termohon.
Pembacaan putusan yang bisa disaksikan secara live di channel resmi MK RI melalui Youtube ini dilakukan secara bergantian Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
“Amar putusan mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” demikian amar putusan tersebut dibacakan Ketua MK, Suhartoyo.
Dalil yang masuk dalam permohonan PHPU dari Said Agil dan Hendrik, terkait mutasi ASN sebelum dan setelah penetapan calon kepala daerah. Kemudian penyalahgunaan anggaran dana desa, pengerahan ASN untuk kampanye dan pelanggaran politik uang.
“Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditindaklanjuti Bawaslu Tana Tidung. Dengan mengirimkan surat kepada BKN terkait mutasi dan dijawab tindakan bupati merupakan langkah penegakan hukum dan disiplin. Sesuai dengan NSP dan manajemen ASN,” terang Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
Disebutkan juga dalam amar putusan tersebut, Said Agil dan Hendrik sudah menempuh jalur hukum ke PTUN dan permohonannya ditolak. Sedangkan terkait mutasi pegawai lainnya, sembilan Hakim Konstitusi menyatakan sudah sesuai dan tidak pernah dipersoalkan Pemohon ke Bawaslu.
Kemudian, terkait dana desa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu tidak terdapat laporan atau temuan terkait penyalahgunaan. Pemohon juga tidak pernah mempersoalkan dana desa ini ke Bawaslu.
“Pengganggaran dan pengelolaan dana desa bukan merupakan kewenangan pihak terkait selaku petahana, melainkan pemerintah pusat karena bersumber dari APBN, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.
Pertimbangan MK terkait pengerahan ASN dan aparatur desa untuk kegiatan kampanye, dalam persidangan terungkap Bawaslu Tana Tidung sudah menerima 5 laporan dugaan pelanggaran dan tiga diantaranya berkaitan netralitas ASN.
“Tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai netralitas ASN, sehingga dalil pemohon tidak berdasar menurut hukum,” jelas Hakim Konstitusi.
Sedangkan berkaitan dalil terkait politik uang, MK menyatakan tidak ada fakta yang terungkap di persidangan dan tidak terdapat laporan atau temuan terkait dalil tersebut ke Bawaslu Tana Tidung. Selain itu, pemohon juga tidak menguraikan pada tingkatan apa, dimana dan kapan maupun dengan cara apa dilakukannya pelanggaran politik uang.
“Berdasarkan kegiatan patroli pengawasan di masa tenang, tidak ditemukan dugaan pelanggaran politik uang. Pemohon juga tidak pernah melaporkan (politik uang) ke Bawaslu Tana Tidung,” lanjutnya.
“Mahkamah meyakini bahwa tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tana Tidung sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku,” sambung Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
Selain itu, Hakim MK juga berpendapat terhadap permohonan a quo tidak menemukan adanya kejadian khusus dan tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan lanjutan dengan agenda pembuktian.
“Bahwa perolehan suara pemohon sebanyak 8.547 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait sebanyak 8.986 suara. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 439 suara atau 2,5 persen atau lebih dari 351 suara,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih lagi. (*)
JAKARTA, TerasKaltara.id– Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali terhadap permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 1 Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus. Sidang Pengucapan Ketetapan Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini dilaksanakan pada Selasa (4/2/2025) malam. “Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon omor Perkara …
TARAKAN, TerasKaltara.id– Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 dibacakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sekira pukul 14.33 Wita, Rabu (5/2/2025). Perkara dengan nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025 ini dengan pemohon Lembaga Analisis HAM Indonesia yang diwakili Ambo Tuwo, melalui kuasa hukumnya Muklis dan kawan kawan. Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pembacaan putusannya …
TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id – Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara), menetapkan pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur, Zainal-Ingkong sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltara tahun 2024, Kamis (9/1/2025). Setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilkada, maka Paslon Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Ala ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Reses Anggota DPR-RI, Hj Rahmawati di Kota Tarakan pada Minggu (23/12/2024), menyerap aspirasi dari pelaku UMKM. Dalam Reses tersebut Hj Rahmawati juga melakukan pembinaan dan edukasi. “Kebetulan di Komisi VII membawahi UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi sudah seharusnya saya memberikan pembinaan atau edukasi kepada pelaku UMKM di Tarakan,” ujar Hj Rahmawati. …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Proses pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah selesai dilaksanakan, selanjutnya tahapan akhir sebelum pelantikan maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap daerah akan menetapkan Pasangan Calon (Paslon) terpilih. Namun, penetapan Paslon terpilih ini baru bisa dilakukan jika tidak ada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November lalu di Kalimantan Utara (Kaltara) telah memicu sejumlah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga daerah di Kaltara, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung, tercatat mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan. Menurut keterangan Ketua KPU Kaltara, Hariyadi Hamid, pengajuan permohonan …
Malinau, Teraskaltara.id – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Malinau berhasil mengungkap dan menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Malinau. Tiga tersangka yang diduga berperan sebagai kurir berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Mereka adalah MH (45), JF (41), dan MC (32). Total barang bukti yang berhasil disita mencapai 29,63 gram sabu. Kasus ini merupakan pengembangan …
Malinau, Teraskaltara.id – Sebuah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) tragis terjadi di Jalan GOR, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KU 2809 SI yang dikendarai oleh Gloria Romamtiezer (25 tahun) dan mobil Hino Dump Truk warna putih bernomor polisi KU 8736 SC yang dikendarai …
MALINAU, Teraskaltara.id – Setelah dua tahun menunggu tanpa tindak lanjut, perwakilan masyarakat dari tiga kecamatan kembali menyuarakan tuntutan perbaikan jalan penghubung di Malinau Selatan, Malinau, Kalimantan Utara. Masyarakat meminta agar status jalan yang saat ini digunakan sebagai jalur angkut batubara ditinjau ulang karena juga digunakan sebagai jalan umum. Perwakilan masyarakat dari tiga kecamatan, yakni Malinau …
TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id – Penyidik Satreskrim Polresta Bulungan menetapkan motoris SB Iqzza Ekspres sebagai tersangka. Sang motoris berinisil SI, diduga lalai dalam peristiwa naas yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 1 orang belum ditemukan. Kapolresta Bulungan, AKBP Rofikoh Yunianto melalui PS Kasi Humas Polresta Bulungan, Ipda Magdalena Lawai mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara, peristiwa …
TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id – Sejumlah petugas dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltara beserta aparat yang diduga dari Polisi Militer, tampak ada di sekitar Kantor Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kaltara. Diduga, Kejati Kaltara sedang melakukan penggeledahan di kantor yang sedang mengerjakan berbagai proyek pemerintah tersebut. Informasi yang diterima media ini, penggeledahan …
TERASKALTARA.ID, MALINAU – Terdakwa kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Long Titi, Reki Marten alias Petrus dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Sidang yang menjerat Kades Malinau dengan agenda tuntutan ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Senin (25/4/2022). Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Malinau, Daniel Martua Hutagalung melalui Kasi …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Sebanyak 30 orang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tarakan bersama tim gabungan dalam razia pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali (Perwali) Kota Tarakan 2025, pada Sabtu (15/2/2025). Kegiatan razia yang dilakukan bertepatan dengan malam valentine itu menyasar sejumlah hotel yang ada di Kota Tarakan. Kasi Pembinaan, Pengawasan …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Jajaran RSUD Jusuf SK Tarakan terus berinovasi dalam meningkatkan layanan kesehatan di kawasan perbatasan. Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Aziz Bmengungkapkan, jajarannya terus bertekad dalam menghadirkan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kaltara. Dia mengatakan, harapannya dalam meningkatkan layanan kesehatan ini, agar tidak ada lagi masyarakat yang harus di …
TARAKAN, TerasKaltara.id– Penjabat (Pj.) Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., secara resmi melaunching program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Hari Ulang Tahun di Puskesmas Karang Rejo, Kamis (13/2/2025). Program ini merupakan bagian dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Di Kota Tarakan, pada tahap …
TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id -Kantor Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Provinsi Kaltara hingga saat ini masih dilakukan penggeledahan, tepatnya di ruangan Cipta Karya, Lantai 1. Dari informasi yang diterima, penggeledahan yang dilakukan langsung oleh Kejaksaan Agung RI bersama Kejaksaan Tinggi Kaltara itu terkait pembangunan Kantor BPSDM Kaltara, yang berada di Jalan …
Comments are not available at the moment.