JAKARTA, TerasKaltara.id – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pelaku impor ilegal.
“Segera berikan efek kejut dengan melakukan penegakan hukum yang besar terhadap pelaku impor ilegal,” kata Sigit ketika memberikan arahan kepada seluruh jajarannya, dilansir dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menyebut, para importir nakal menggunakan berbagai modus operandi, mulai dari memasukkan barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen, melakukan pergeseran HS Code untuk mengurangi bea masuk dan bea keluar, penyalahgunaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), penyalahgunaan kemudahan pengusaha kawasan berikat, sampai dengan penyalahgunaan jalur importasi.
Kegiatan ekspor dan impor ilegal tersebut juga telah menyebabkan kebocoran keuangan negara hingga ribuan triliun.
Oleh karena itu, jenderal bintang empat ini meminta seluruh jajarannya, mulai dari tingkat Polres hingga Mabes, untuk menindak tegas importir maupun eksportir nakal.
Selain itu, Sigit juga mengatakan bahwa salah satu masalah yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto adalah mencegah kebocoran anggaran negara.
Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8 persen agar Indonesia bisa segera terlepas dari middle income trap.
Untuk mewujudkan itu, maka perlu dilakukan beberapa langkah, salah satunya adalah mengatasi kebocoran dalam penerimaan dan penggunaan keuangan negara.
Ia pun menegaskan bahwa Polri akan melakukan langkah-langkah khusus dengan melibatkan seluruh elemen, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.
“Dibutuhkan peran seluruh elemen bangsa untuk mengawal stabilitas ekonomi makro, khususnya terkait bagaimana mencegah kebocoran penerimaan, termasuk kebocoran dalam hal pengelolaan anggaran negara, dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh semua kementerian, termasuk tentunya Polri, untuk mendorong peningkatan pendapatan negara,” tuturnya.
Ia juga memastikan bahwa Polri akan memberi dukungan dalam pelaksanaan peran penegakan hukum dan akan memberikan pendampingan untuk memastikan iklim investasi aman. (Antara)
