Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kaltara Masuki Tahap Baru, DPR RI Janjikan Rp 700 Miliar untuk Jalan dan Jembatan Krayan

Anggota DPR RI Deddy Sitorus memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait rencana pembangunan jalan Semamu dan 11 jembatan di Krayan senilai Rp 700 miliar untuk membuka akses perbatasan Kaltara.
Anggota DPR RI Deddy Sitorus memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait rencana pembangunan jalan Semamu dan 11 jembatan di Krayan senilai Rp 700 miliar untuk membuka akses perbatasan Kaltara.

TERASKALTARA.ID, MALINAU – Komitmen pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mendapat perhatian serius.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, memastikan bahwa pada tahun 2026 akan dimulai pembangunan jalan Semamu dan 11 jembatan di wilayah Krayan, dengan total anggaran mencapai Rp 700 miliar dari Pemerintah Pusat.

Kepastian ini disampaikan Deddy usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa ke-I Masa Sidang III DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2025 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Malinau, Minggu (26/10/2025).

Selain menyampaikan komitmen pembangunan, Deddy juga menepati janjinya menyerahkan satu unit kendaraan operasional untuk Gereja GKII di Mahak Baru. Penyerahan ini dilakukan langsung di hadapan Bupati Malinau, Wakil Bupati Malinau, Sekretaris Daerah dan para anggota DPRD Malinau.

“Semoga kendaraan ini bisa membantu mobilitas kegiatan gereja dan masyarakat sekitar,” ujar Deddy.

Politikus dari Dapil Kalimantan Utara itu menambahkan, proses lelang pembangunan jalan dari Malinau menuju Krayan saat ini sedang berjalan dan diharapkan terealisasi pada tahun depan.

Proyek senilai Rp 700 miliar akan mencakup dua sesi jalan Semamu (Semamu 1 dan Semamu 2) serta 11 jembatan yang menjadi penghubung utama wilayah Krayan dengan Malinau.

“Ini bagian dari strategi besar untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan,” tegasnya.

Deddy juga memberikan apresiasi terhadap sinergi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. “BNPP sekarang sudah mulai menunjukkan keberpihakan nyata terhadap masyarakat di perbatasan Kaltara, khususnya di Apau Kayan, Lumbis, dan Krayan,” ujarnya.

Rencana pembangunan infrastruktur di perbatasan ini dilakukan secara bertahap. Setelah jalan di Lumbis dan Krayan berhasil dibuka, tahap berikutnya akan diarahkan ke Lumbis Ogong dan Apau Kayan, dengan target penyelesaian lima tahun ke depan.

Deddy optimistis, langkah strategis ini akan meningkatkan konektivitas wilayah perbatasan, membuka akses ekonomi baru, dan memperkuat kehadiran negara di tapal batas.(Tk12).

Pos terkait