Pemerintah Pusat Setujui Usulan Gubernur Kaltara, Pembangunan Jembatan Binuang Segera Dimulai

Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Zainal A. Paliwang.

TERASKALTARA.ID, TANJUNG SELOR – Upaya Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memperjuangkan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan akhirnya membuahkan hasil.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan di wilayah Binuang, Kabupaten Nunukan.

Persetujuan itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pertemuan bersama jajaran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

“Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari Kaltara. Dia (Gubernur Kaltara) bilang tempatnya enggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia,” ujar Purbaya usai pertemuan.

Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut akan segera direalisasikan. Ia menyebut kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp100 hingga Rp150 miliar.

“Saya sudah instruksikan Dirjen untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan segera dimulai,” tambahnya.

Gubernur Zainal menyambut positif keputusan tersebut. Dalam audiensi bersama Menkeu, ia memastikan bahwa Kaltara akan menerima bantuan langsung sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan wilayah Binuang, Kabupaten Nunukan, dan Malinau.

“Saya sampaikan bahwa Kaltara mendapat bantuan langsung dari Bapak Menteri Keuangan sebesar Rp150 miliar untuk membangun jembatan supaya saudara kita di Krayan mendapat koneksi wilayah yang dapat segera terwujud,” jelas Gubernur Zainal.

Selama ini, kebutuhan logistik dan sembako masyarakat di perbatasan Kaltara masih banyak bergantung dari Malaysia.

Dengan adanya jembatan ini, arus distribusi barang akan dapat langsung dilakukan dari Kabupaten Malinau.

“Kita negara besar, negara kaya. Malu kalau semua bergantung dari Malaysia. Itu tidak akan terjadi lagi, insyaallah setelah jembatan ini selesai,” tegasnya.

Zainal juga menginstruksikan Dinas PUPR-Perkim Kaltara untuk segera menyiapkan perencanaan teknis dan kesiapan pembangunan di lapangan.

Ia menjelaskan, jembatan Malinau–Binuang memiliki panjang kurang dari 100 meter dengan lebar sekitar 6 meter.

“Insyaallah, kita upayakan tahun depan selesai. Sehingga nanti akses mengangkut sembako dari Malinau tidak perlu lagi kita berharap dari Malaysia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyebut pembangunan jembatan akan dibagi dalam dua sesi, yaitu jembatan Binuang dan jembatan Semamu.

“Insyaallah dua jembatan. Dengan anggaran tersebut saya usahakan bisa dibangun dua jembatan. Rp150 miliar untuk satu, tapi kalau bisa dibuat dua jembatan,” pungkasnya.

Langkah cepat Pemerintah Pusat merespons aspirasi Gubernur Kaltara menjadi sinyal kuat dukungan terhadap pembangunan di wilayah perbatasan.

Pembangunan jembatan Binuang diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan simbol kedaulatan Indonesia di kawasan terdepan negara.(dksip).

Pos terkait