TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id – Langkah konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diganjar penghargaan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Upaya Pemkab Bulungan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital bagi masyarakat ini bahkan merupakan terbaik ketiga se-Kalimantan.
Prestasi membanggakan tersebut diberikan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI Nomor 259 Tahun 2024.
Penghargaan ini juga sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi terhadap kinerja Pemda yang sudah menerapkan ETPD di daerahnya. Sehingga, Menko Perekonomian melaksanakan Championship TP2DD tahun 2024 dengan Level Playing Field di 5 wilayah. Meliputi Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
“Satgas P2DD telah menetapkan 15 Pemda penerima penghargaan P2DD terbaik dan Bulungan mendapatkan penghargaan terbaik ketiga wilayah Kalimantan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto usai menerima penghargaan langsung dari Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kemenko Perekonomian, Puji G di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (7/11/2024).
Keberhasilan yang didapatkan Pemkab Bulungan ini dilakukan secara simultan dan konsisten serta riil dengan melibatkan para stakeholder di daerah untuk turut serta mendukung percepatan perluasan digitalisasi daerah. Terutama, kepala daerah, sekretariat daerah, asisten yang membidangi, Bapenda, OPD pemungut retribusi, Perwakilan Bank Indonesia serta Bankaltimtara.
Dengan penghargaan yang diberikan, menurutnya bisa menjadi pemicu untuk terus berinovasi, memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga Pemda Bulungan dapat menghadirkan layanan prima bagi seluruh masyarakat.
“Sejauh ini, Pemda Bulungan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang dapat berkontribusi terhadap upaya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah termasuk asosiasi dan pelaku industri. Sehingga kita bisa berikan layanan prima untuk masyarakat,” tandasnya.
Risdianto menjelaskan, P2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait yang bertujuan untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan ETPD. Langkah yang dilakukan ini untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan transformasi tata kelola keuangan.
“Jelas hal ini menjadi komitmen kita melalui rapat koordinasi di level daerah, regional maupun nasional sebagai upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dengan tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” tuturnya.
Sedangkan Satgas P2DD didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 3 Tahun 2021. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Satgas P2DD. Tujuannya, untuk mengakomodir berbagai kebijakan pemerintah, berkaitan dengan digitalisasi.
“Pemerintah melalui Satgas P2DD sudah mengambil langkah konkret untuk percepat ETPD dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat. Di setiap strata, rapat koordinasi P2DD merupakan forum tertinggi. Baik dilevel pusat kementerian atau lembaga anggota Satgas TP2DD maupun dilevel daerah antar kepala daerah selaku ketua TP2DD,” bebernya.
Risdianto tambahkan, Satgas P2DD menjadi sangat penting terutama untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan EPTD. Termasuk bertujuan untuk mendorong Pemda meningkatkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal melalui peningkatan transaksi belanja melalui elektronifikasi atau digitalisasi,” ungkapnya.
Ia pun mendorong ekosistem transaksi digital pemerintah daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.
“Dengan percepatan ETPD ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terutama ditengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertumbuh sekitar 5,0 persen,” pungkasnya. (rn)
