TERASKALTARA.ID, TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, menegaskan bahwa keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih hanya bisa tercapai bila setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki kesadaran pribadi untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan Wabup Kilat saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang digelar di Aula BKPSDM Bulungan, Jl. Agathis, Tanjung Selor, Kamis (23/10).
Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana kegiatan (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
“Pengadaan barang dan jasa adalah sektor yang paling rawan terhadap potensi penyimpangan. Gratifikasi sekecil apa pun bentuknya, bila tidak dilaporkan sesuai ketentuan, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah,” tegas Wabup Kilat.
Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman ASN terhadap etika dan regulasi, terutama terkait benturan kepentingan yang kerap muncul bukan karena niat buruk, melainkan kurangnya kesadaran terhadap batasan profesionalitas dalam bekerja.
“Pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga tentang membangun budaya integritas di setiap lini birokrasi,” tambahnya.
Wabup Kilat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya FGD ini sebagai wujud nyata komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi di Kabupaten Bulungan.
“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen kita dalam membangun pemerintahan yang berwibawa dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
FGD ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bulungan dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kapasitas aparatur, serta membangun sistem birokrasi yang responsif dan akuntabel terhadap tantangan tata kelola pemerintahan modern.(Tk12).
