TERASKALTARA.ID, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, pada Kamis (28/08/2025)
Jawaban Pemerintah Kabupaten Nunukan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Hermanus menegaskan, alokasi anggaran daerah harus selaras dengan target pelayanan publik, mandatory spending, serta pencapaian standar pelayanan minimal sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.
“APBD Perubahan diarahkan agar lebih fokus, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Masukan dari DPRD menjadi bahan berharga demi tercapainya APBD yang aspiratif untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Pemkab Nunukan memberikan apresiasi atas pandangan dan masukan setiap fraksi, di antaranya:
Pendidikan dan Kesehatan
Pemkab mendukung pemerataan sarana prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik, serta peningkatan layanan kesehatan. Pemenuhan dokter spesialis di RS Pratama terus didorong, sementara sejumlah rumah sakit di Krayan, Sebuku, dan Sebatik telah meraih akreditasi paripurna.
Infrastruktur dan Konektivitas
Pembangunan jalan dan sarana transportasi menjadi prioritas untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pemkab juga mendorong percepatan pengoperasian PLBN Sebatik dan pembangunan PLBN Long Midang sebagai pintu pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan.
Efisiensi dan Ketahanan Pangan
Sejalan dengan kebijakan nasional, efisiensi anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, serta pengendalian inflasi. Pemkab juga mengoptimalkan program Brigade Pangan di sejumlah kecamatan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan.
Kesejahteraan dan UMKM
Pemerintah membuka kesempatan kerja melalui job fair, pelatihan tenaga kerja, dan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk program beasiswa afirmasi pendidikan. UMKM terus didorong melalui pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi akses permodalan.
Pengawasan Pembangunan
Selain pengawasan internal APIP, Pemkab menegaskan keterlibatan BPK, DPRD, KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), serta partisipasi masyarakat dan media massa dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.
Wakil Bupati Hermanus menambahkan, APBD Perubahan 2025 bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mewujudkan 17 arah baru perubahan pembangunan Kabupaten Nunukan.
“Fokus kita adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan. Dengan sinergi eksekutif dan legislatif, kita optimistis target pembangunan dapat tercapai,” pungkasnya.
