TERASKALTARA.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., meminta dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani kerentanan bencana di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya Kabupaten Nunukan.
Permintaan itu disampaikan saat kunjungan ke Graha BNPB, Jakarta, Jumat (12/9), usai bertemu Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, S.T., M.M.
Dalam pertemuan tersebut, Ingkong memaparkan kondisi jalan provinsi sepanjang 87,3 kilometer yang menghubungkan lima kecamatan di Krayan—Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Timur, dan Krayan Tengah—yang kini memprihatinkan dan rawan bencana.
Kerusakan jalan akibat banjir dan longsor menghambat distribusi bahan pokok, memicu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta menyulitkan masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
“Potensi bencana ini berdampak serius, mengisolir masyarakat dan mengancam ketahanan pangan serta kesehatan di wilayah perbatasan,” ujar Ingkong.
Ia menekankan keterbatasan anggaran daerah tidak mampu menanggulangi permasalahan infrastruktur yang terus diperparah bencana alam, sehingga diperlukan intervensi pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Agus Riyanto menyatakan BNPB memahami urgensi permasalahan yang disampaikan Pemprov Kaltara.
“Segala informasi dan usulan yang disampaikan akan kami laporkan kepada Kepala BNPB untuk segera ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan kebijakan,” katanya.
Pemprov Kaltara secara khusus mengusulkan kontribusi BNPB melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, penyediaan logistik dan peralatan, serta penguatan infrastruktur untuk memulihkan konektivitas dan perekonomian masyarakat perbatasan.
Pemerintah Provinsi Kaltara berharap sinergi dengan BNPB dapat mempercepat penanganan kerentanan bencana, sehingga jalur vital perbatasan di Kabupaten Nunukan tetap terhubung dan masyarakat lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.
