TERASKALTARA.ID, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor PUPR, Senin (8/9). Kegiatan ini bertujuan menyinergikan program pemerintah dengan dunia usaha agar intervensi pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Rakor dipimpin Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut., dengan melibatkan instansi pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam paparannya, Bertius menyampaikan bahwa hingga kini Pemprov Kaltara belum memperoleh insentif fiskal dari Kementerian Keuangan karena belanja daerah dinilai belum berkualitas.
“Selama intervensi yang dilakukan belum benar-benar menyentuh kelompok miskin, maka hasilnya akan tetap dianggap kurang optimal,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan langsung dengan intervensi berbasis By Name By Address (BNBA) agar program tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai Wakil Gubernur Kaltara dan Kepala Bappeda sebagai sekretaris, kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Ranpergub tersebut akan mengatur pemutakhiran data BNBA, analisis karakteristik masyarakat miskin, serta penyelarasan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan program pemerintah.
“Serta dilakukan pemberian insentif dan disinsentif untuk mendorong keterlibatan aktif dunia usaha,” jelas Bertius.
Ia menegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi juga komitmen bersama untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kaltara melalui kolaborasi nyata.
“Dengan sinkronisasi penuh, kita optimistis kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan,” tambahnya.
Selain itu, rakor juga membahas strategi pengentasan kemiskinan yang difokuskan pada penguatan ekonomi desa dan UMKM, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan infrastruktur dasar, serta penerapan sistem data terpadu untuk monitoring dan evaluasi.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.(dkisp)
