TERASKALTARA.ID, TARAKAN — Upaya memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan kembali dipacu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Pemprov mulai menyusun Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan untuk APBDP 2025 dan APBD 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., di Hotel Royal Tarakan, Kamis (27/11/2025).
Robby menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum strategis tersebut.
“Semoga kegiatan ini dapat menjadi acuan kinerja dan membangun fondasi yang kuat dalam upaya kita memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa posisi Kaltara sebagai beranda depan negara memberi nilai strategis sekaligus peluang besar. Provinsi termuda di Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam melimpah, mulai dari minyak dan gas bumi, batu bara, perkebunan, pariwisata hingga perikanan.
Melalui penyusunan rencana aksi, Robby berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan persepsi dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
“Dan mengakomodir usulan program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan pengelolaan atau pembangunan kawasan perbatasan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, rencana aksi tahun anggaran 2026 akan disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga lebih terarah dan selaras dengan visi besar Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan perbatasan sangat bergantung pada koordinasi dan sinergi kuat antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya.
Robby menutup dengan harapan agar proses penyusunan ini mampu memperkuat hubungan antarinstansi dan menghasilkan rencana aksi yang lebih sempurna.
“Sehingga pembangunan yang lebih merata dapat terlaksana dengan baik dan kawasan perbatasan negara dapat menjadi lebih optimal,” ujarnya. (Dkisp)
