TERASKALTARA.ID, BULUNGAN – Upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif terus dipertegas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Melalui berbagai program dan kebijakan, Pemprov menegaskan pentingnya memastikan penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., saat membuka Seminar Gender Equality and Disability (GEDSI) dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, dalam rangka peringatan HUT HWDI, PPDI, PPUAD dan NPCI, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/11/2025).
Pada kesempatan itu, Wahyuni juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI).
“Semoga di usia yang bertambah, organisasi-organisasi ini semakin kokoh, semakin kompak, dan semakin kuat dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, serta menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang inklusif,” ucap Wahyuni.
Ia menegaskan bahwa pembangunan di Kaltara harus berlandaskan prinsip “Tidak Meninggalkan Siapa Pun”, yang berarti seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk perempuan maupun laki-laki penyandang disabilitas, berhak memperoleh akses dan manfaat setara dalam pembangunan.
“Isu kesetaraan gender dan disabilitas bukan lagi isu pinggiran, tetapi menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Wahyuni berharap, seminar GEDSI dan peringatan HUT organisasi disabilitas ini dapat melahirkan gagasan serta rekomendasi yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan komunitas penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak dan peran mereka di berbagai sektor.
“Saya menegaskan Pemprov Kaltara akan terus memperkuat kerjasama dengan organisasi-organisasi disabilitas. Kita akan dorong berbagai program yang sifatnya peduli akan disabilitas. Semoga sinergi dan kolaborasi seperti ini terus kita jaga dan kita tingkatkan ke depan,” pungkasnya.
Kegiatan diisi diskusi interaktif bersama narasumber kompeten di bidang gender dan disabilitas, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat penerapan prinsip GEDSI di Bumi Benuanta. (Dkisp)
