TARAKAN, Teraskaltara.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bersepakat untuk menjalin kerja sama. Rencana itu kemudian dituangkan dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.
Kesepakatan bersama ditandatangani langsung oleh Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) dan Gubernur Kaltara H Zainal Paliwang di Ruang Lotus Swiss Bell Hotel Tarakan, pada Kamis (07/08/2025).
Fokus pertama dari rencana kerja sama ini adalah pembangunan infrastruktur, termasuk di daerah-daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur menjadi misi strategis Pemprov Kaltim dalam upaya menunjang kegiatan ekonomi, pelayanan publik, hingga perluasan akses kesehatan dan pendidikan.
Gubernur Harum mengakui Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kondisi jalannya masih banyak rusak berat dan kondisi jalan tanah. Selama 80 Tahun Indonesia merdeka, kawasan perbatasan bahkan masih belum memiliki akses.
“Kami percaya dengan kerja sama dua provinsi ini, situasi perlahan akan kita ubah menjadi kekuatan ekonomi baru. Problem is opportunity,” yakin Gubernur Harum.
Demi mencapai cita-cita itu, Gubernur Harum mengajak Gubernur Kaltara Zainal Paliwang untuk bersinergi dalam perjuangan ke pemerintah pusat agar infrastruktur jalan di perbatasan mendapat perhatian lebih. Apalagi, kawasan perbatasan menjadi simbol kedaulatan negara.
Pemprov Kaltim sendiri sudah memulai dengan membuka jalan yang menghubungkan Kaltim, tepatnya di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Malinau di Kaltara. Gubernur Harum mengaku mendapat kabar dari Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa jika masyarakat di kawasan itu sangat bahagia karena kondisi jalan sudah mulai membaik.
“Dulu kurang lebih seminggu baru bisa tembus. Hari ini kurang dua jam,” ungkap Gubernur Harum.
Konektivitas sangat strategis sehingga sangat penting dibangun. Konektivitas akan menghubungkan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Malaysia hingga Brunei Darussalam.
Jika konektivitas ini bisa dibangun dengan baik, maka secara langsung ini akan membangkitkan perekonomian di lintas batas negara.
Kesepakatan bersama ini akan memperbaiki akses jalan perbatasan dari Long Bagun hingga Apau Kayan. Ruas ini memiliki arti strategis, bukan hanya dari aspek ekonomi, tapi juga dalam mendukung kedaulatan negara dan mempercepat distribusi barang dan jasa hingga pelosok perbatasan.
Rencana ini pun selaras dengan program prioritas Jospol Kaltim dalam pembangunan jalan tol dan nontol, jembatan, pelabuhan, serta jaringan komunikasi.
Gubernur Harum juga menyinggung sinergi untuk menjaga jalur Berau (Kaltim) – Bulungan (Kaltara). Terutama dari ancaman truk-truk ODOL (over dimension over load).
“Saya mengajak mari kita menjaga akses jalan. Bersama membangun jembatan timbang untuk mencegah angkutan ODOL, seperti angkutan alat berat lebih dari 30 ton,” singgung Gubernur Harum.
“Alat berat sebaiknya diangkut lewat air. Bisa lewat sungai dan laut,” imbuhnya.
Akses jalan ini harus dijaga, sebab ketika jalan rusak, apalagi sampai terputus, dampaknya pasti akan sangat mengganggu masyarakat. Distribusi bahan pokok pasti akan terganggu, harga menjadi mahal dan menyebabkan melonjaknya angka inflasi.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H. Zainal Paliwang berharap hubungan erat dan kolaborasi ini perlu terus dipertahankan dan tingkatkan.
Gubernur Zainal Paliwang mengaku sangat gembira, karena sebagai saudara tua, Kaltim ingin terus berkolaborasi dengan Kaltara yang sudah berpisah dengan Kaltim sejak 2012 lalu.
“Terima kasih Pak Gubernur Kaltim, pergerakannya sangat cepat. Dulu jalan di perbatasan harus berminggu-minggu, sekarang tidak sampai berminggu-minggu lagi,” puji Gubernur Zainal Paliwang.
Zainal Paliwang menegaskan tantangan ke depan makin kompleks. Setiap daerah tidak bisa berjalan sendiri. Harus terus berkolaborasi untuk pembangunan inklusif dan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
“Semoga buah kerja sama ini menjadi teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” tutup Gubernur Zainal Paliwang.
Penandatanganan kerja sama juga dilakukan untuk bidang infrastruktur dan sosial oleh para Kepala OPD Terkait kedua provinsi.
