TERASKALTARA.ID, TANA TIDUNG — Aktivitas bongkar muat kapal di Dermaga Sebawang, Kabupaten Tana Tidung mendadak dihentikan sementara. Dermaga yang selama ini menjadi lokasi sandar kapal Landing Craft Transport (LCT) bermuatan alat berat dan kelapa sawit itu kini dilarang beroperasi berdasarkan surat pemberhentian sementara yang dikeluarkan pihak terkait.
Informasi yang beredar menyebutkan, penghentian aktivitas dilakukan karena kondisi jalan menuju dermaga mengalami kerusakan dan masuk tahap pemeliharaan. Selain itu, muncul wacana penarikan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rencananya akan dibahas dalam rapat pada 20 Januari mendatang.
Namun kebijakan tersebut menuai keberatan dari para pelaku usaha. Salah satunya disampaikan Direktur CV Aqva Agro Kaltara, Andi Ismail, yang menilai penutupan dermaga dilakukan secara sepihak tanpa sosialisasi yang memadai.
“Kalau dari sisi pelaku kegiatan, sebenarnya tidak boleh ditutup sepihak seperti ini. Dermaga itu kan fasilitas pemerintah, dan hampir 80 persen yang berkegiatan di situ adalah masyarakat setempat. Ini sangat menghalangi perekonomian masyarakat,” ujar Andi, saat dikonfirmasi.
Menurutnya, sejak diberlakukannya penghentian sementara, setidaknya tiga kapal dari tiga perusahaan sawit tidak diizinkan bersandar, sehingga aktivitas bongkar muat terhenti total.
“Untuk sementara kami tidak bisa berkegiatan. Ada tiga kapal yang tidak boleh sandar. Ini jelas berdampak besar,” katanya.
Andi menjelaskan, awalnya pihak pengusaha hanya menerima undangan rapat pada 16 Januari tanpa adanya surat edaran penghentian kegiatan. Ia mengira aktivitas masih bisa berjalan normal sambil menunggu pembahasan.
“Awalnya hanya undangan, tidak ada surat edaran. Tapi tiba-tiba keluar surat pemberhentian sementara per tanggal 16. Ini yang kami sayangkan, karena risikonya sangat fatal dan merugikan kami sebagai pelaku usaha,” tegasnya.
Ia juga membantah tudingan pelanggaran oper kapasitas yang menjadi salah satu alasan penghentian aktivitas. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya bisa diselesaikan melalui pengecekan lapangan, bukan dengan penghentian total.
“Kalau soal over kapasitas, itu bisa kita crosscheck di lapangan. Saya juga sudah berkali-kali mengingatkan anggota supaya tidak over kapasitas,” jelasnya.
Lebih jauh, Andi menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut. Ia menyebut sedikitnya 78 sopir truk menggantungkan hidup sepenuhnya dari aktivitas bongkar muat di Dermaga Sebawang.
“Ada sekitar 78 sopir yang nasibnya 100 persen bergantung pada kegiatan ini. Ada yang masih cicilan mobil, ada yang hidupnya dari upah harian. Kalau diputus mendadak seperti ini, dari sisi kemanusiaan jelas tidak etis,” ucapnya.
Terkait rencana penarikan retribusi, Andi menegaskan pihak pengusaha pada prinsipnya siap mendukung dan membayar kewajiban daerah, selama ada aturan yang jelas.
“Kalau memang mau ada retribusi, ayo dibicarakan. Digodok perdanya berapa, kami siap. Mau Rp50 ribu per mobil atau berapa pun, kami siap bayar. Tapi selama ini tidak pernah ada sosialisasi,” katanya.
Ia bahkan mengaku secara pribadi pernah melakukan penimbunan jalan menuju dermaga dengan dana sendiri demi kelancaran aktivitas.
“Beberapa bulan lalu saya timbun jalan itu pakai dana sendiri, tanpa disuruh. Idealnya jangan ditutup dulu. Solusinya panggil pengusaha, rapat, sampaikan kewajiban retribusi. Kalau kami menolak, silakan ambil tindakan,” ujarnya.
Terkait batas muatan kendaraan, Andi mengakui rata-rata truk mengangkut 7 hingga 8 ton, sementara kapasitas jalan disebut hanya 5 ton.
“Kalau cuma muat 5 ton, tidak ada yang mau kerja karena tidak menghasilkan. Itu realitas di lapangan,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, aktivitas bongkar muat di Dermaga Sebawang masih terhenti sambil menunggu rapat pembahasan yang dijadwalkan pada 20 Januari. Para pengusaha berharap, sebelum keputusan final diambil, kegiatan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan agar mata rantai perekonomian tidak terputus.(Rz)
