TERASKALTARA.ID, TANJUNG SELOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, yang diikuti secara virtual oleh Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H) Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, dan Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si, Senin (20/10).
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyebut pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran strategis memperkuat pondasi ekonomi nasional melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga September 2025 realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai 70,27 persen, sementara realisasi belanja daerah baru 56,07 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Belanja daerah yang lambat dapat menahan perputaran ekonomi masyarakat. Pemda perlu mengakselerasi belanja yang berkualitas untuk menstimulus aktivitas ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik,” tegas Tito.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen, inflasi 2,65 persen, dan neraca perdagangan tumbuh hingga 45,8 persen.
“Untuk menjaga momentum pertumbuhan, tiga mesin ekonomi yakni fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus digerakkan secara selaras. APBN dan APBD menjadi katalis yang memperkuat peran swasta sebagai motor utama perekonomian,” jelasnya.
Ia menambahkan, realisasi transfer ke daerah tahun 2025 meningkat, namun realisasi PAD justru menurun 10,86 persen akibat penurunan beberapa komponen pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Terkait pengendalian harga, inflasi tahun 2025 tercatat terjadi di 37 provinsi dengan 25 provinsi masih berada dalam rentang target nasional. Purbaya menegaskan pentingnya sinergi lintas wilayah dalam menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi barang.
“Sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi lebih tepat dan terukur,” tutupnya.(dkisp)
